Ade Zakir Akhirnya Buka Suara Tentang Isu Tak Sedap Yang Menyeret Namanya
Semua Ini Imbas Miss Komunikasi di Internal Pemerintah Daerah
Ade mengtruksikan Inspektorat agar melakukan audit dan memberikan klarifikasi terbuka .
DARA|Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ade Zakir, akhirnya buka suara terkait isu kurang sedap tentang rotasi mutasi (rotmut) serta penyalahgunaan dana fiskal penanggulangan stunting.
Isu tersebut mengelilingi dan mencuat ke permukaan, ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan aktivis Bandung Barat secara terang-terangan melakukan aksi unjuk rasa.
Ade menepis semua tudingan tersebut dan menyatakan jika semua itu merupakan imbas miss komunikasi yang terjadi di internal Pemerintah Daerah.
"Kondisi yang ada di Bandung Barat ini terjadi karena kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, saya selaku Sekda atas seizin Pak Bupati mengambil inisiatif mengkonsolidasikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menampung permasalahan dan keluhan masyarakat,” ujar Ade Zakir, Minggu malam (26/10/2025).
Ada bahkan mengatakan jika dirinya telah mengintruksikan Inspektorat agar melakukan audit dan memberikan klarifikasi terbuka untuk menanggapi isu pelanggaran yang menggelinding belakangan ini.
Ia juga meminta agar Inspektorat menyiapkan hotline pengaduan masyarakat yang aktif setiap saat.
“Kami sudah instruksikan agar Inspektorat membuka kanal pengaduan masyarakat. Semua laporan akan ditindaklanjuti. Pemerintah harus hadir dan melayani masyarakat dengan terbuka,”
tegasnya.
Menurutnya, langkah tersebut bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik di Pemkab Bandung Barat.
Ia mengatakan Diskominfo telah menyiapkan layanan pengaduan melalui program SP4N-LAPOR!, yang akan terhubung langsung ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
"Semua pengaduan akan kami distribusikan ke perangkat daerah terkait dan diberi tenggat waktu penyelesaian. Keterlambatan akan menjadi bahan evaluasi kinerja pejabat bersangkutan,”
kata Ade.
Ade juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir ataupun berspekulasi terhadap informasi yang beredar di media sosial.
"Silakan masyarakat bertanya langsung, jangan dengar isu atau hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Pemerintahan ini ada untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Maji
