I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mengalokasikan anggaran untuk Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp22,5 miliar pada tahun 2026. Dana tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, termasuk saat daerah menetapkan status tanggap darurat. Dari total anggaran itu, sekitar Rp7 miliar di antaranya diajukan untuk kebutuhan penanganan darurat di berbagai titik terdampak.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefuloh, mengatakan bahwa anggaran BTT tersebut akan digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan di lapangan. Ia menyampaikan, dalam dua pekan terakhir wilayah Kabupaten Garut diguyur hujan dengan intensitas tinggi yang memicu berbagai bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.
"Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum hingga rumah warga di berbagai wilayah," ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Menurut Aah, dalam menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Garut menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung mulai 18 April hingga 1 Mei 2026. Penetapan status ini, terangnya, bertujuan untuk mempercepat proses penanganan di wilayah terdampak.
“Tanggap darurat selama 14 hari untuk penanganannya karena itu kan kejadian yang tidak terduga, dan otomatis harus segera dilaksanakan di beberapa lokasi penanganan yang darurat,” ucapnya.
Aah menyebutkan, sejumlah wilayah yang terdampak dilaporkan mengalami kerusakan infrastruktur yang cukup parah, salah satunya di Desa Pasirlangu, Kecamatan Pakenjeng, di mana sebuah jembatan yang merupakan akses utama warga terputus total akibat bencana. Ia menilai, kondisi ini mendesak untuk segera ditangani karena menghambat akses masyarakat.
Selain di Pasirlangu, ungkap Aah, di daerah Talagawangi Pakenjeng juga terjadi bencana pergerakan tanah yang berdampak pada 90 rumah warga. Ia menuturkan, dari jumlah tersebut sebanyak 10 rumah di antaranya telah ditinggalkan penghuninya karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan.
Selain itu, ungkap Aah, di Talagawangi, Kecamatan Pakenjeng, terjadi pergerakan tanah yang berdampak pada 90 rumah warga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 rumah telah ditinggalkan penghuninya karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan.
Tdak hanya di wilayah selatan, tambah Aah, dampak bencana juga dirasakan di kawasan perkotaan. Seperti banjir yang terjadi di Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan, serta di wilayah Regol, Kecamatan Garut Kota, dan Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogong Kidul belum lama ini. Ia menyebut bahwa banjir yang terjadi disebabkan oleh meluapnya sungai dan saluran air di sekitar permukiman yang tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.
"Itu karena daya tampung saluran yang tidak cukup, tidak muat, sehingga air meluap dari sungai dan menerjang permukiman warga," katanya.