Komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Jaga Lingkungan Dipertanyakan
SOMASI Dorong Kolaborasi Pentahelix Tanam Pohon
Sepanjang tahun 2025, tidak ada satu pun program reboisasi besar yang dikeluarkan pemerintah.
DARA| Gerakan pelestarian lingkungan kembali digaungkan melalui aksi penanaman pohon yang digelar Solidaritas Masyarakat Konservasi (SOMASI) bersama PWI Kabupaten Bandung, Yayasan Panata Giri Raharja, SMSI, Perhutani, Palawi, dan PDAM Tirta Raharja di kawasan Gambung, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Selasa (2/12/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2025 sekaligus penguatan kerja sama pentahelix.
Kawasan Gambung sendiri diproyeksikan menjadi living laboratory karena telah ditanami 217 jenis pohon langka dan endemik.
Pegiat lingkungan, Eyang Memet menegaskan penanaman pohon ini untuk memperkuat langkah menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Bandung.
Ketua PWI Kabupaten Bandung, Enung D. Susana, mengatakan bahwa PWI tergerak untuk terlibat karena kondisi lingkungan di Bandung Selatan semakin mengkhawatirkan.
“Ini bentuk nyata kepedulian kami. Meski dilakukan mandiri, PWI berkomitmen terus menanam, merawat, dan mengawasi perkembangan pohon-pohon yang ditanam,” tegasnya.
Perhutani dan Palawi melalui Jaka Isma Wijaya mengapresiasi kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa pelestarian hutan tidak bisa dibebankan kepada satu institusi.
“Hutan lindung dan hutan produksi adalah tanggung jawab bersama. Ketika terjadi bencana, Perhutani selalu dituding. Padahal kewenangan kami dibatasi regulasi. Kami tetap berkomitmen menjaga kawasan ini bersama para pegiat lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jamparing Institute sekaligus pengamat kebijakan publik, Dadang Risdal Aziz, menyampaikan apresiasi sekaligus kritik keras terhadap pemerintah daerah.
“Gerakan masyarakat seperti ini seharusnya menjadi alarm bagi Pemkab Bandung. Sepanjang tahun 2025, tidak ada satu pun program reboisasi besar yang dikeluarkan pemerintah, padahal ancaman longsor, banjir, dan kekeringan semakin nyata,” tegasnya.
Ia mempertanyakan komitmen Pemkab Bandung dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Masyarakat bergerak, lembaga bergerak, aktivis bergerak. Tapi pemerintah justru tidak terlihat mengambil inisiatif. Ini ironi. Ke depan, Pemkab Bandung harus hadir dengan kebijakan yang konkret, bukan hanya wacana,” ujarnya.
Risdal menegaskan tanpa intervensi pemerintah, upaya pelestarian akan terus berjalan sporadis dan tidak mampu menjawab persoalan ekologis yang semakin kompleks.
“Jika pemerintah terus absen, persoalan ekologis yang kompleks tak akan pernah terjawab," Risdal.
Editor: Maji