Penanganan Corona dari Sisi Ekonomi Rakyat, Ini Kata Dadang Supriatna

Rabu, 25 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Virus corona sudah jadi wabah Nasional yang butuh penanganan serius dan terpadu. Crisis global dengan penerapan social distancing secara tidak langsung akan mempengaruhi ruang gerak masyarakat ketika akan beraktivitas.


DARA | BANDUNG – Solusi penanganan masalah tersebut, kata Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, H. M. Dadang Supriatna, harus dibuat kebijakan dari pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.

Dadang meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo yang selama ini sudah mengeluarkan keputusan untuk kepentingan masyarakat Indonesia agar bisa lebih mengedepankan masalah perekonomian masyarakat.

Dengan akan diberlakukannya Lockdown sebagai bentuk antisipasi pencegahan menyebarnya virus corona, kebutuhan pokok masyarakat harus bisa dijadikan prioritas selama berdiam diri di rumah.

“Karena ada kemungkinan mereka selama berdiam diri di rumah tidak memiliki kebutuhan pokok untuk makan dan minum,” katanya di Bojongsoang, Rabu (25/3/2020).

Kebijakan lain yang diharapkan Dadang, ada keputusan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan APBN Pusat, APBD Provinsi, APBD Kota/Kabupaten, dan APBDes untuk turut mengeluarkan anggaran untuk kepentingan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Dengan adanya anggaran khusus bagi masyarakat, dia yakin, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi secara maksimal, sehingga tidak perlu lagi harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah masyarakat kecil atau pedagang kecil.

Dadang mengakui, presiden sudah mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan besaran per Kepala Keluarga, Karyawan PHK, dan pra Kerja, sebesar Rp200 ribu. Jumlah itu jelas sangat minim untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Untuk itu kami meminta kepada Bapak Presiden, agar mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan APBN, APBD, dan APBDes, untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya,” ujarnya.

Adanya pemenuhan kebutuhan maksimal bagi masyarakat, Dadang optimis, bika diberlakukan lockdown nanti, masyarakat akan patuh dengan peraturan tersebut dan tidak akan berkeliaran keluar rumah, karena kebutuhannya sudah tercukupi.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Dua Pelajar Bandung Barat Ikut Seleksi Paskibraka Tingkat Jabar, Begini Harapan Bakesbangpol Bandung Barat
Road Show ke SMK, Disnaker Bandung Barat Beri Gambaran Dunia Usaha Sebenarnya
Jeje Ritchie Ismail Ditetapkan Jadi Ketua DPD PAN Bandung Barat, Ajak Kader Jaga Soliditas
Bupati Bandung Barat Jeje Ismail Lantik Empat Pejabat Eselon 2, DP2KBP3A Masih Dikosongkan
Program Abdi Nagri Nganjang ka Warga, Salurkan 27 Kaki Palsu
Ini Tantangan di Kota Bandung kata Atalia Praratya
Hallo Tenaga Non ASN Bandung Barat Tidak Lolos Seleksi PPPK Tahap 1 dan 2, Siap-siap Jadi Tenaga Paruh Waktu
Pemkab Bandung Barat Seleksi PPPK Tahap 2, Jeje Ritchie Ismail Semangati Peserta Supaya PeDe
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 19 Mei 2025 - 19:19 WIB

Dua Pelajar Bandung Barat Ikut Seleksi Paskibraka Tingkat Jabar, Begini Harapan Bakesbangpol Bandung Barat

Senin, 19 Mei 2025 - 18:08 WIB

Road Show ke SMK, Disnaker Bandung Barat Beri Gambaran Dunia Usaha Sebenarnya

Jumat, 16 Mei 2025 - 22:59 WIB

Jeje Ritchie Ismail Ditetapkan Jadi Ketua DPD PAN Bandung Barat, Ajak Kader Jaga Soliditas

Jumat, 16 Mei 2025 - 20:05 WIB

Bupati Bandung Barat Jeje Ismail Lantik Empat Pejabat Eselon 2, DP2KBP3A Masih Dikosongkan

Jumat, 16 Mei 2025 - 13:57 WIB

Program Abdi Nagri Nganjang ka Warga, Salurkan 27 Kaki Palsu

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

HMI Sukabumi Gelar Demo, Ketua Komisi V Bilang Begini

Senin, 19 Mei 2025 - 18:22 WIB