DARA | Akhirnya Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail melantik Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau setingkat eselon 2 di Lantai 3 Gedung Utama, Komplek Perkantoran KBB-Ngamprah, Jum’at (16/6/2025).
Pelantikan keempat pejabat eselon 2 tersebut merupakan pelantikan pertama kalinya bagi Jeje, sejak dirinya dilantik 20 Pebruari 2025 sebagai Bupati Bandung Barat oleh Presiden RI Prabowo
Sementara pejabat yang dilantik hasil open bidding tahun 2024 tersebut tidak melesat dari isu yang berkembang sebelumnya.
Mereka adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Wiwin Aprianti, yang sebelumnya menduduki jabatan Sekdis pada dinas itu, kemudian Rega Wiguna (Camat Cipongkor) menjadi Kepala BKPSDM, Weda Wadiman (Kabag Tata Pemerintahan) menjadi Kepala Badan Kesbangpol dam Idad Saddudin (Kabid LH) dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial.
Sedangkan jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang mengalami kekosongan, belum diisi pejabat baru.
Jeje Ismail saat diwawancarai wartawan mengatakan bahwa belum terisinya jabatan Kepala DP2KBP3A, sebagai bentuk kehati-hatian pihaknya, menyusul proses hukum yang masih berlangsung terhadap putusan PTUN Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan KBB Rini Sartika.
Seperti diketahui, Rini yang sebelumnya menjabat Kepala Bapelitbangda, telah memenangkan gugatan PTUN dalam hal rotasi mutasi yang dilakukan pada masa Penjabat Bupati Bandung Barat, Ade Zakir.
Dalam salah satu putusannya, Rini dikembalikan kepada posisi setara. Namun pada saat pelantikan keempat pejabat eselon 2 hari ini, Rini belum ikut dilantik.
Kata Jeje, untuk persoalan tersebut Pemkab Bandung Barat masih menunggu arahan resmi dari instansi terkait.
“Terkait tidak dilantiknya Kepala Dinas DP2KBP3A, ini merupakan langkah preventif terhadap tindak lanjut putusan PTUN. Saat kami ajukan permohonan pelantikan ke Kemendagri, belum ada simpulan resmi, sehingga kami masih menunggu saran dan rekomendasi dari BKN,” ujar Jeje.
Mengenai pelantikan empat pejabat, Jeje menyatakan prosesnya sudah melalui seleksi terbuka yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
“Hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosialkultural menunjukkan bahwa tiga pejabat memenuhi syarat, ” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran strategis para pejabat dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Saya berharap mereka bekerja sepenuh hati, berpihak pada kepentingan publik, dan fokus pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini bukan soal seremoni, tapi soal kerja nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan harapan besarnya terhadap percepatan pelayanan publik dan lompatan pembangunan di Bandung Barat.
Menurutnya, rotasi ini sejalan dengan visi besar Kabupaten Bandung Barat menuju daerah yang AMANAH: Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis.***
Editor: denkur | Foto: Ist
