DIUMUMKAN Presiden Joko Widodo, resmi sudah ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara. Rencana pembangunan ditargetkan Bappenas paling lambat tahun 2024 dan proses persiapan, katanya, sudah dimulai tahun depan.
Dikabarkan juga, di dua kabupaten itu, pemerintah sudah memiliki lahan 180 ribu hektar dan itu sudah dikuasai pemerintah sebesar 90 persen. Sisanya, masih milik pihak lain, namun katanya bisa dibebaskan atau dibeli jika memang dibutuhkan.
Presiden Jokowi bukan tanpa dasar memutuskan Kaltim jadi ibu kota yang baru. Pemerintah, kata Jokowi, sudah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir. Alasan memilih Kaltim yaitu risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor
Lalu, dua kabupaten itu dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
Juga memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dan alasan terakhir di lokasi tersebut ada lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.
Pro kontra mengemuka, termasuk dari kalangan pebisnis. Komisaris Utama Bosowa Group Erwin Aksa misalnya, ia mengatakan pemindahan ibu kota perlu dikaji ulang urgensinya. Bukan perkara mudah dan butuh biaya besar.
Selain urgensinya, kata Erwin Aksa, dilansir laman bisnis, penting pula dipertimbangkan kestabilan bagi dunia usaha. Erwin menilai, akan lebih baik jika pemerintah saat ini fokus pada pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Hipmi Anggawira menuturkan, sebetulnya rencana tersebut sudah diwacanakan sejak era Soeharto. Hanya saja, hingga saat ini belum ada realisasinya.
Menurutnya pemindahan Ibu Kota sudah cukup tepat untuk dilakukan. Pasalnya, Jakarta sudah terlalu penuh, sehingga cukup sulit jika dilakukan penataan.
Dari sisi dunia usaha, Anggawira menilai memang pemindahan ibu kota akan cukup memberikan dampak. Namun, dampak dari pemindahan ibu kota terhadap dunia usaha masih bisa teratasi. “Ya pastinya ada pengaruh, tapi kan kalau lihat Jakarta ini juga sudah cukup overload,” ujarnya.
Dikutip dari bisnis.com, memang harus ada sebuah langkah-langkah yang revolusioner, tapi bukan berarti tanpa persiapan yang matang. Timeline juga harus clear jangan sampai hanya jadi wacana dan kalau saya lihat di beberapa negara juga sudah biasa itu (pindah Ibu Kota) seperti di AS, Brazil, Malaysia. Sebetulnya itu bisa jadi contoh.”
Idealnya, implementasi pemindahan ibu kota bisa dilakukan dalam waktu 10 tahun. Namun, sebelum itu pemerintah juga harus menetapkan lokasinya, paling tidak penetapan lokasi membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun saja.
“Jadi 10 tahun bisa terimplementasikan, tapi yang penting penetapan lokasi nya dulu. Kalau bisa jangan lama-lama, satu tahun kedepan lah. Jangan sampai nanti ada transaksi jual beli tanah lah atau chaos.***
