Panggil Beberapa OPD, DPRD Bandung Barat Pastikan Korban Bencana Terperhatikan

Kekhawatiran korban bencana di daerah lainnya, kemungkinan kejadiannya tidak seviral bencana Pasirlangu.

DARA| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kebupaten Bandung Barat (KBB) memastikan semua korban bencana di sejumlah daerah se-KBB terperhatikan.

Salah satunya tentang distribusi logistik untuk korban bencana, bisa merata dan tidak terfokus pada satu titik daerah saja.

Bencana yang terjadi di wilayah KBB hingga saat ini, tidak hanya di daerah Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua saja.

Namun beberapa daerah lainnya mengalami hal serupa, menimbulkan warga terdampak dan diantaranya ada warga terdampak, bahkan korban jiwa.

Ketua Komisi 4 DPRD KBB, Nurjulaeha mengatakan, berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), penanganan warga terdampak bencana non Pasirlangu juga tetap ditangani.

Namun yang viral dan menelan korban jiwa banyak, ada di Pasirlangu sehingga terkesan daerah bencana lainnya terabaikan.

"Berdasarkan laporan masuk ke kami, seolah semua fokus ke sana (Pasirlangu) Jadi yang lain merasa terabaikan. Padahal BPBD sendiri, menerjunkan petugasnya untuk menyelesaikan masalah itu, "ujarnya, usai rapat bersama Pemkab Bandung Barat di Kantor DPRD KBB, Jalan Terusan Padalarang- Pasirhalang Cisarua, Senin (2/2/2026).

Nur menduga, kekhawatiran korban bencana di daerah lainnya, kemungkinan kejadiannya tidak seviral bencana Pasirlangu.

Diasumsikan, semua pejabat pusat maupun daerah lainnya terfokus ke bencana Pasirlangu.

Ketua Komisi 4 DPRD KBB, Nurjulaeha.(Foto: heny/dara)
 
Untuk meluruskan persoalan tersebut, pihaknya mengundang  BPBD KBB, Dinas Kesehatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)  dan Dinas Sosial.

"Jadi sengaja kami undang selain hal itu juga ada beberapa laporan dari lapangan. Misal ada pendistribusian bantuan yang memang tidak tepat sasaran atau yang harusnya dapat jadi tidak," bebernya.

BPBD diundang dengan alasan berhubungan langsung dengan penanganan bencana, Dinkes berurusan dengan penanganan korban, DP2KBP3A tentang penanganan trauma hiling bagi perempuan dan anak-anak serta Dinsos, sebagai leading sektor pendistribusian logistik.

"Jadi sejauhmana yang mereka lakukan.  Ternyata semua sudah dilakukan. Alhamdulillah pada prinsipnya semua dinas itu sudah berbuat, sudah melakukan tugas dan fungsinya di lapangan," ungkapnya politisi dari Fraksi PKS ini.

Dewan, sambung Nur, mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Bandung Barat dalam penanganan bencana belakangan ini.

Terutama beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sebagai leading sektor yang berhubungan dengan penanganan kebencanaan.

"Jadi kita apresiasi sekali BPBD, Dinkes, DP2KBP3A, Dinsos serta dinas laimnya, yang terjun langsung. Pak bupati luar biasa juga beliau dalam kondisi kurang sehat tapi beliau tetap turun terus menerus," ucapnya.

Editor: Maji