“Masa ada beberapa anggota dewan yang punya pokir, jumlahnya gede sekali. Ini kan menimbulkan tanda tanya,” ungkap Megahari.
DARA- Persoalan defisit anggaran di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), terus bergulir di lingkungan pemerintahan setempat.
Hal itu justru membuat prihatin pembina Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Megahari Pujiharto.
Menurutnya, berdasarkan pengalamannya sepanjang menjabat birokrat Pemkab Bandung Barat, defisit anggaran merupakan hal biasa dari tahun ke tahun.
Namun tahun belakangan, masalah defisit tersebut kian menyeruak ke permukaan hingga menjadi konsumsi publik.
Padahal sebaiknya, urusan defisit anggaran dibahas di lingkungan pemerintahan saja. Artinya menjadi rahasia antara Pemkab Bandung Barat dan Dewan KBB pula.
“Jangan kalau ada masalah internal dipublis. Ngomong defisit tapi masih bisa jalan-jalan dengan alasan study banding. Itu kan kurang elok,” ujarnya di Ngamprah, Kamis (11/9/2022).
Ia justru berharap, jika ada persoalan antara Pemkab dengan dewan duduk bersama untuk menyelesaikannya tanpa harus mencuat ke permukaan
Begitu juga ketika ada persoalan di internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya dibahas di internal juga.
Belakangan ini, Megahari menyaksikan ada komunikasi yang kurang lancar, baik di internal OPD maupun antara Pemkab Bandung Barat dengan dewan.
Padahal seharusnya dewan melakukan pengawasan terhadap Pemkab Bandung Barat dengan membantu menyelesaikan persoalan di internal OPD.
Ia juga meminta agar dewan kritis dengan tidak mementingkan diri sendiri. Bukan tanpa dasar Megahari mengatakan hal itu, namun ia menyikapi informasi yang berkembang tentang pengalokasian anggaran.
Informasi yang diterimanya, adanya kesenjangan akan perbedaan anggaran pokok pikiran (pokir) buat anggota dewan.
“Masa ada beberapa anggota dewan yang punya pokir, jumlahnya gede sekali. Ini kan menimbulkan tanda tanya,” ungkap Megahari tanpa menyebut identitas anggota dewan yang mendapatkan jumlah besar anggaran pokirnya.
Selain mengkritisi peran anggota dewan KBB, Megahari juga menyentil para pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Salah satunya menyoroti tentang peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dikabarkan ada pergesekan.
Padahal untuk membahas anggaran KBB, diantara mereka harus kompak. Ia berharap tanggalkan ego masing-masing, agar pembahasan anggaran tidak tersendat.
“Nah harapan kami, didalam TAPD nanti ada kebersamaan, sehingga pembahasan anggaran bisa segera terselesaikan,” imbuh purnabakti Kadishub KBB ini.
Lebih lanjut Megahari menegaskan, kunci utama yang harus dibangun agar KBB maju sesuai cita-cita pemekaran adalah adanya soliditas diantara semua pihak.
“Pemerintah kabupaten dan DPRD, mereka harus solid dan sama- sama (menyelesaikan anggaran),” pungkas tokoh masyarakat KBB ini.
Editor: Maji
