Pungli Terjadi Akibat Kurang Integritas dan Nasionalisme

Rabu, 4 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Humas Bandung

Foto: Humas Bandung

Pelaku pungli lebih cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Mereka harus dilawan, di antaranya  melalui pendekatan hukum dengan kekuatan budaya dan kearifan lokal serta penguatan kelembagaan dan sistem pelayanan sekolah.

 

 

DARA | BANDUNG –Wakil Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana, menyebutkan, pungli terjadi karena kurangnya integritas dan nasionalisme dengan ciri, antara lain cenderung serakah dan menonjolkan diri atau egois.

Menurut dia, pungli atau pungutan yang tidak didasarkan perundang-undangan tergolong korupsi. “Pungli tidak hanya terkait dengan biaya ekonomi tinggi, tetapi lebih jauh akan merongrong kapasitas regulasi dan pendapatan pemerintah, serta menurunkan sistem nilai kehidupan hingga tingkatan paling bawah.,” kata Yana saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Membangun Generasi Baru Anti Pungli dan Bekerja Tanpa Pungli, kemarin.

Ia menegaskan, pelaku pungli lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan dibandingkan kepentingan umum. Perlawanannya, lanjut Yana,  harus memadukan pendekatan hukum dengan kekuatan budaya dan kearifan lokal dipandu penguatan kelembagaan atau sistem pelayanan sekolah.

“Sehingga dapat memberi kepastian waktu dan biaya kepada pihak yang dilayani, terlebih Institusi Pendidikan tersebut harus menjadi pilar terdepan dalam memberantas pungli, karena proses belajar mengajar didalamnya menyangkut pendidikan karakter yang harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, penyelenggara pendidikan harus mengembangkan sistem kehidupan di sekolah yang tidak memberi ruang terhadap penyalahgunaan wewenang. Upaya ini harus didukung komite sekolah, guru, serta murid, dan orang tuanya.

“Perlu diingat juga bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen dari APBN atau APBD. Termasuk memperbaiki kesejahteraan penyelenggara pendidikan. Seharusnya mereka tidak menerima pendapatan lain di luar pendapatan resmi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung, Kusmaeni S. Hartadi, menyebutkan, FGD menitikberatkan pada diskusi untuk deteksi dan mencari solusi tentang pungli. Sehingga, diharapkan dapat memacu semangat bekerja tanpa pungli.***

Editor: Ayi Kusmawan

 

Berita Terkait

Bapenda Jabar Siap Jalankan Instruksi KDM soal Perpanjangan Pemutihan Pajak
Pemdaprov Jabar dan TNI AD Teken Komitmen Bersama, Ini Isinya
PWI Jabar Dukung Kongres Persatuan
KDM Libatkan TNI AL Jaga Sungai dan Laut Jawa Barat
Bangkitkan Kembali Fungsi Kentongan, Warnai Jambore Satlinmas Bandung Barat 2025
KBB Dijadikan Kick Off Layanan KB Serentak Tingkat Jabar
Mantap, PWI Kang Awing Gelar OKK
Jeje Ritchie Ismail Lantik Tujuh Kades, Begini Pesannya
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 28 Juni 2025 - 09:09 WIB

Bapenda Jabar Siap Jalankan Instruksi KDM soal Perpanjangan Pemutihan Pajak

Kamis, 26 Juni 2025 - 17:18 WIB

Pemdaprov Jabar dan TNI AD Teken Komitmen Bersama, Ini Isinya

Rabu, 25 Juni 2025 - 19:42 WIB

PWI Jabar Dukung Kongres Persatuan

Rabu, 25 Juni 2025 - 19:34 WIB

KDM Libatkan TNI AL Jaga Sungai dan Laut Jawa Barat

Rabu, 25 Juni 2025 - 19:31 WIB

Bangkitkan Kembali Fungsi Kentongan, Warnai Jambore Satlinmas Bandung Barat 2025

Berita Terbaru