Emil Salim Angkat Bicara tentang Rencana Pemindahan Ibu Kota

Jumat, 23 Agustus 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Emil Salim (Foto: Lintas Peristiwa Online)

Emil Salim (Foto: Lintas Peristiwa Online)

DARA | JAKARTA – Emil Salim tokoh nasional dan mantan menteri di era pemerintahan Presiden Soeharto angkat bicara tentang rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

“Saya berpendapat makalah paper Bappenas yang saya terima tentang alasan pindah ibu kota, setelah saya baca, saya anggap keliru,” ujarnya saat jadi pembicara dalam diskusi publik yang bertajuk ‘tantangan persoalan ekonomi sosial dan pemerintahan ibu kota baru’ INDEF, di Restoran Rantang Ibu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Menurut Emil alasan pemerintah memindahkan ibu kota adalah karena faktor potensi bencana alam, tingkat kemacetan, krisis air bersih, dan polusi udara. Pemerintah, lanjut Emil, seharusnya memperbaiki ‘rusaknya’ Jakarta tersebut, bukan malah memindahkan ibu kota.

Pemerintah mencontohkan beberapa negara yang berhasil memindahkan ibu kota seperti Malaysia, Brasil, Korea Selatan, Kazakhtan, dan sebagainya. Menurut Emil, negara-negara tersebut adalah negara kontinen atau sebagian besar wilayahnya merupakan daratan. Sedangkan, Indonesia adalah negara maritim, negara kepulauan dengan memiliki 17.000 pulau. Maka pemindahan ibu kota ini sangatlah sulit.

“Kau bisa jalan kaki ke Brasilia, bisa jalan kaki ke Putra Jaya, tapi kau tidak bisa jalan kaki ke Kalimantan. Kok disamakan negara kontinen dengan negara kepulauan?” ujarnya.

Lalu, soal Kalimantan yang digadang-gadang jadi lokasi ibu kota yang baru karena letaknya di tengah Pulau Jawa, menurut Emil tidaklah tepat. Di abad ke-21 ini,  sentral negara bukanlah dilihat dari fisik atau letaknya, melainkan dilihat dari akses atau sarana perhubungannya dengan pulau lain atau negara lain.

“Teknologi komunikasi ada di tangan kita, seluruh Indonesia bisa diraih dengan teknologi itu, tidak harus fisik harus di tengah negara, ini abad ke 21. Kenapa teman saya di Bappenas kok lupa itu?” ujarnya, seperti dilansir detikcom.

Emil meminta Bappenas maupun lembaga pemerintahan terkait untuk mempertimbangkan pendapat dari publik dan juga akademisi. “Saya tidak anti Bappenas, tapi mari adu logika dengan logika, demi selamatnya Presiden Jokowi,” tandasnya.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Serahkan Kunci Rumah Subsidi, Menteri PKP : Program Ini Bukan untuk Membungkam Wartawan
Gubernur Jakarta Pramono Anung Dukung Liga Jakarta U-17, Diapresiasi Ketua Umum PWI
Kebebasan Pers dan Integritas Lokal SMSI Meriahkan World Press Freedom Day di TIM Jakarta
Presiden Prabowo: Pekerja Kekuatan Utama Penggerak Ekonomi Nasional
Pt PosIndo Lepas Tim Kargo Haji 2025
Presiden Prabowo Minta Program Sekolah Rakyat Tepat sasaran
APJI Tegaskan Peran Strategis Jasa Boga dalam Ketahanan Pangan Nasional
Kerjasama PWI – BTN Diteken, Tahap Pertama 100 Unit Rumah Bakal Diserahkan Untuk Wartawan di Jabodetabek
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 7 Mei 2025 - 07:22 WIB

Serahkan Kunci Rumah Subsidi, Menteri PKP : Program Ini Bukan untuk Membungkam Wartawan

Minggu, 4 Mei 2025 - 17:45 WIB

Gubernur Jakarta Pramono Anung Dukung Liga Jakarta U-17, Diapresiasi Ketua Umum PWI

Sabtu, 3 Mei 2025 - 16:34 WIB

Kebebasan Pers dan Integritas Lokal SMSI Meriahkan World Press Freedom Day di TIM Jakarta

Jumat, 2 Mei 2025 - 10:36 WIB

Presiden Prabowo: Pekerja Kekuatan Utama Penggerak Ekonomi Nasional

Kamis, 1 Mei 2025 - 19:20 WIB

Pt PosIndo Lepas Tim Kargo Haji 2025

Berita Terbaru

HUKRIM

Laka Lantas di Kadungora Garut, Dua Orang Luka

Selasa, 6 Mei 2025 - 19:03 WIB

CATATAN

TITIK GENTING GAZA “Negosisi Posisional” Israel-Hamas

Selasa, 6 Mei 2025 - 18:49 WIB