Wakil Ketua Komisi II DPR: Tak Masalah Pemantau Asing pada Pemilu 2019

Minggu, 24 Maret 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DARA | CIANJUR — Pelibatan pemantau asing pada Pemilu2019 dinilai perlu. Karena kondisi dan situasi pesta demokrasi tahun ini berbeda dengan pelaksanaan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, mengatakan, dalam era demokrasi Indonesia pada 2004, banyak sekali pemantau asing yang datang dan jumlahnya pun mencapai ratusan orang.

“Zaman pemilu langsung itu (Tahun 2004) banyak sekali pemantau asing datang ke Indonesia. Bahkan jumlahnya sampai mencapai ratusan. Seiring dengan berkembangnya pemilu kita, pemantau asing itu makin berkurang,” kata Riza, kepada wartawan saat melakukan kunjungan ke Kantor PWI Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (24/3/2019).

Ia menuturkan, saat ini dengan situasi Pemilu 2019 yang agak berbeda dari periode-periode sebelumnya, juga semakin kuat polarisasi dan terjadinya suhu politik yang cukup memanas, banyak yang mencoba mengajak pihak asing agar ikut memantau pelaksanaan pesta demokrasi itu.

“Memang dinilai perlu dengan melihat situasi dan kondisi saat ini karena secara undang-undang keterlibatan asing dalam melakukan pemantauan diperbolehkan. Selama mereka melaksanakan aturan yang berlaku, itu sah-sah saja, seperti dengan registrasi ke pihak penyelenggara,” katanya.

Keberadaan pemantau asing juga, lanjut Riza, dapat dijadikan motivasi untuk membuktikan kepada pihak luar bahwa Indonesia dapat menyelenggarakan pemilu secara demokratis. “Ini tentunya menjadi pendorong agar pelaksanaan pemilu berjalan lebih demokratis. Tapi jangan sampai kehadiran asing melakukan pemantauan ternyata pemilu kita bermasalah,” ujarnya.

Pada Pemilu2004, para pemantau asing itu cukup berperan dalam menyampaikan informasi positif ke luar.

“Dulu kita bangga 2004 secara langsung, dan itu tersebar seantero dunia bahwa Indonesia negara yang heterogen yang pertama kali menyelenggarakan pesta demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Padahal saat itu banyak negara di luar meragukan, tapi ternyata Indonesia mampu,” katanya.***

Wartawan: Purwanda

Editor: Ayi Kusmawan

Berita Terkait

KPU Berencana Menyusun Buku Perjalanan Pilkada di Kabupaten Garut
KPU Garut Siap Lelang dan Musnahkan Logistik Pemilu Serentak 2024
SK Penetapan Bupati– Wakil Bupati Bandung Diserahkan kepada Ketua DPRD, Ketua KPU: Alhamdulillah Tugas Kami Selesai
KPU Kabupaten Bandung Tetapkan Dadang Supriatna-Ali Syakeib Bupati/ Wakil Bupati Terpilih
MK Tolak Gugatan Sahrul-Gun Gun, Pasangan Bupati dan Wakil Bandung Terpilih DS-Ali Syakieb Dilantik Presiden 20 Pebruari
KPU Garut Gelar Rapat Evaluasi Kerja dengan Jajaran PPK se- Kabupaten Garut
Tahapan Pilkada 2024 Selesai, KPU Garut Sebut Mulai 27 Januari Tugas PPK dan PPS Berakhir
Jelang Pelantikan, Begini Pesan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih buat Masyarakat Garut

Berita Terkait

Selasa, 25 Februari 2025 - 11:20 WIB

KPU Berencana Menyusun Buku Perjalanan Pilkada di Kabupaten Garut

Kamis, 6 Februari 2025 - 16:38 WIB

KPU Garut Siap Lelang dan Musnahkan Logistik Pemilu Serentak 2024

Rabu, 5 Februari 2025 - 15:40 WIB

SK Penetapan Bupati– Wakil Bupati Bandung Diserahkan kepada Ketua DPRD, Ketua KPU: Alhamdulillah Tugas Kami Selesai

Rabu, 5 Februari 2025 - 13:42 WIB

KPU Kabupaten Bandung Tetapkan Dadang Supriatna-Ali Syakeib Bupati/ Wakil Bupati Terpilih

Selasa, 4 Februari 2025 - 22:24 WIB

MK Tolak Gugatan Sahrul-Gun Gun, Pasangan Bupati dan Wakil Bandung Terpilih DS-Ali Syakieb Dilantik Presiden 20 Pebruari

Berita Terbaru

BANDUNG UPDATE

Bupati Jeje Ritchie Ismail Menang Penalti vs Ketua PWI Bandung Barat

Sabtu, 12 Jul 2025 - 15:41 WIB

BANDUNG UPDATE

Resmi, Koperasi Desa Merah Putih Desa Banyusari Sudah Dilaunching

Sabtu, 12 Jul 2025 - 14:20 WIB