Setelah mengalami insiden kebakaran beberapa waktu lalu, akhirnya gedung Pusat Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bandung diresmikan Bupati Bandung Dadang M Naser, hari ini, Senin (18/1/2021).
DARA – Menurut Kang DN, sapaan akrab Bupati Bandung, keberadaan gedung SLRT tersebut merupakan pusat pelayanan bagi penanganan kemiskinan masyarakat Kabupaten Bandung. Dimana mereka akan mendapat data dari laporan pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) yang ada di 280 Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung.
“Masyarakat miskin harus tetap sekolah, masyarakat miskin jangan sampai kelaparan, mereka juga harus bisa berobat di rumah sakit,” katanya usai peresmian gedung SLRT di Soreang.
Setiap permasalahan sosial uang terjadi di masyarakat, lanjut Kang DN, akan dikoordinasikan oleh Puskesos dengan setiap dinas terkait baik Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Jadi di DPMD itu ada dana yang tersimpan di untuk operasional Puskesos tingkat desa. Itu ada operasionalnya, disitu ada ADPD dana alokasi desa. Ini makanya dengan Dinas Sosial, DPMD, masyarakat desa itu ada kebersamaan,” ujarnya.
Kang DN menyebut, gedung SLRT Kabupaten Bandung merupakan yang terlengkap di Indonesia karena sudah disesuaikan dengan era 4.0 yang serba IT, bahkan beberapa waktu lalu, SLRT Kabupaten Bandung mendapatkan prestasi sebagai SLRT terbaik tingkat nasional dan dijadikan percontohan atau panduan bagi daerah lain di Indonesia.
Sejalan dengan Bupati Bandung, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Nina Setiana memaparkan bahwa gedung tersebut menjadi pusat layanan bagi warga miskin dan rentan miskin dan yang membutuhkan.
“Ketika mereka mempunyai permasalahan-permasalahan sosial. Mereka tidak perlu kesana kemari cukup datang disini, ketika masalahnya tidak bisa diselesaikan di level Puskesos,” ujar Nina.
Menurut Nina, mekanismenya adalah ketika warga datang, mengadu, mengeluh, menyampaikan permasalahan sosialnya maka di desa ada Puskesos, datanya terkoneksikan dengan SLRT ditingkat Kabupaten Bandung.
Jika permasalahannya bisa selesai di Puskesos, maka selesailah permasalahannya disana (desa atau kecamatan), kata Nina, sebab Puskesos juga punya potensi sumber yang bisa menyelesaikan permasalahan. Tapi ketika tidak ada sumber-sumber potensi yang bisa menyelesaikan permasalahan warga miskin dan rentan miskin di Puskesos maka mereka ada tempat untuk menyelesaikannya ditingkat Kabupaten Bandung yaitu di gedung SLRT tersebut.
“Jadi SLRT itu sebuah sistem yang mengintegrasikan mengkolaborasikan membangun kerjasama antar pilar-pilar sosial yakni relawan-relawan yang tersebar di Kabupaten Bandung yang menjadi pilar Dinas Sosial, yang menjadi sumber kesejahteraan sosial itu berkolaborasi bekerja sama disini, terbangun sebuah sinergitas dari berbagai perangkat daerah yang tergabung dalam tim koordinasi penanganan kemiskinan daerah,” papar Nina.
Terkait miskin baru (misbar), ia menjelaskan bahwa sebetulnya itu sebagai edukasi juga kepada seluruh masyarakat bahwa warga-warga yang membutuhkan bantuan dan perlindungan jaminan sosial itu adalah warga yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
Ketika ada warga yang tidak masuk padahal mereka adalah warga miskin, maka ada mekanisme yang nanti bekerja sama dengan Puskesos karena itu harus masuk dahulu dalam data terpadu kesos.
“Ada mekanisme verified yang dilakukan oleh Puskesos yang bekerjasama dengan kita,” katanya.
Jadi, lanjutnya, kedepan data-data itu akan lebih tertib, data akan menjadikan lebih tepat sasaran bagi warga miskin tidak ada lagi kedepan ada warga miskin yang sebetulnya tidak berhak, atau ada warga yang tidak berhak atau ada warga yang harusnya berhak mendapatkan tapi tidak mendapatkan.
“Jadi dengan adanya SLRT ini, bekerjasama dengan pilar-pilar sosial seluruh komponen yang menjadi mitra kerja kita, itu akan membangun sebuah sistem baik layanan dan perlindungan sosial yang terintegrasi, juga memberikan ketepatan keakuratan data by proses semuanya. Jadi ini menjadi tantangan bagi kami dengan adanya Pusat Layanan ini semua layanan lebih terintegrasi dan akan tepat pada sasaran,” lanjut Nina.
Ia menegaskan jika ada warga miskin belum dapat bantuan, tinggal membuat laporan saja ke gedung SLRT, by name by adress sehingga pihaknya bisa langsung merujuk desa mana dan warga mana yang seharusnya mendapatkan bantuan.***
Editor: denkur
