Kebijakan Baru Golkar dalam Penunjukkan Balon Kepala Daerah

Jumat, 24 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rupanya sebagai bentuk strategi politik, DPP Golkar telah mengambil kebijakan baru dalam menentukan bakal calon kepala daerah yang akan diusungnya pada pilkada 2024.

Sebelumnya kebijakan yang diambil selalu dilakukan melalui mekanisme “bottom-up – top-down”. Artinya proses penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah dilakukan jajaran Golkar tingkat daerah.

Kemudian diusulkan tiga orang kepada tingkat pusat, dan akhirnya Golkar pusatlah yang menentukan satu orang dari tiga orang yang diusulkan daerah untuk menjadi calon kepala daerah.

Bahkan, sebelumnya di tingkat daerah menjalin kesepakatan terlebih dahulu dengan partai lain dalam membentuk koalisi partai, dan sekaligus mengajukan pasangan bakal calon kepada tingkat pusat.

Lain halnya kali ini, bahwa DPP Golkar mengambil kebijakan “topdown”. Artinya dari sejak awal menentukan kadernya untuk menjadi bakal calon kepala daerah.

Hal ini dapat dilihat bahwa baru-baru ini telah terbit surat perintah yang ditandatangani Ketum dan Sekjen DPP Golkar menetapkan bakal calon kepala daerah secara nasional.

Seperti halnya untuk calon Gubernur Jawa Barat ditetapkan Ridwan Kamil, Edi Rusyandi (Anggota DPRD Jabar) untuk Bandung Barat, Sugiharto (Ketua DPRD) untuk Kabupaten Bandung, Firaldi Akbar (Pimpinan organisasi sayap Golkar/KINO) menjadi bakal calon Walikota Cimahi, dan daerah lainnya.

Seperti biasanya bila ada kebijakan baru dipastikan dinamika intern organisasi akan berkembang sedemikian rupa.

Mungkin Kebijakan baru DPP Golkar ini dimaksudkan untuk menciptakan “brandimage” bahwa partai ini lebih siap mengusung kadernya dalam kontestasi pilkada 2024.

Disamping itu mendorong kadernya yang ditunjuk sebagai bakal calon Kepala Daerah agar secara dini mempersiapkan diri dan melakukan langkah konkrit di lapangan.

Namun demikian, yang perlu dicatat bahwa posisi kunci peluang bagi bakal calon untuk memenangkan kontestasi pilkada 2024 nanti akan ditentukan oleh tiga hal, yaitu:
1. Tingkat elektabilitas pasangan calon.
2. Ketersediaan dana yang memadai bagi pasangan calon.
3. Konstelasi politik melalui koalisi partai yang memiliki elektabilitas partai yang relatif tinggi.

Oleh karena itu, sudah barang tentu aspek evaluasi melalui proses pengkajian pada waktunya nanti terhadap potensi dan dinamika politik yang berkembang di masing-nasing daerah akan memegang peranan penting.***(Penulis: Djamu Kertabudi, pemerhati kebijakan publik dan pemerintahan)

Editor: denkur

 

 

 

Berita Terkait

PASCA JOE BIDEN Dari Zampoli Hingga Johnson
KONFLIK ISRAEL-HAMAS Model Kosovo Bisa Jadi Pilihan?
Penembakan Trump, Teori Konspirasi Mengemuka
Berita Dinanti, Kritis Dihabisi
Catatan Rakernas: SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE.
Menuju Etika & Hukum Sebagai Pondasi Politik Yang Berkeadilan di Indonesia
Jelang 2024 Soal Media , Jokowi Masih Adil
Catatan Diskusi: Evaluasi Akhir Tahun Bidang Ekonomi, Politik, dan Hukum
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 19:05 WIB

PASCA JOE BIDEN Dari Zampoli Hingga Johnson

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:08 WIB

KONFLIK ISRAEL-HAMAS Model Kosovo Bisa Jadi Pilihan?

Rabu, 17 Juli 2024 - 14:38 WIB

Penembakan Trump, Teori Konspirasi Mengemuka

Rabu, 3 Juli 2024 - 06:18 WIB

Berita Dinanti, Kritis Dihabisi

Selasa, 20 Februari 2024 - 09:51 WIB

Catatan Rakernas: SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE.

Berita Terbaru

CATATAN

PASCA JOE BIDEN Dari Zampoli Hingga Johnson

Senin, 22 Jul 2024 - 19:05 WIB

DISDIK

Proyek e- Katalog Disdik Jabar Jadi Sorotan

Senin, 22 Jul 2024 - 18:36 WIB