“Tentu itu tidak ada istilahnya tutup buku, semuanya bisa kita perjuangkan. Tetapi yang penting itu tadi, penyampaiannya bisa dengan ruang yang tepat,” ujar Atalia.
DARA| Sejumlah mahasiswa menyampaikan keresahannya kepada Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya. Hal itu berlangsung dalam kegiatan aspirasi masyarakat (asmas) di Gedung Graha Binangkit, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin (21/4/2025).
Para mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Kota Bandung tersebut menyampaikan keluh kesah terkait beragam kebijakan pemerintah.
Atalia menyebut banyak hal yang dikeluhkan para mahasiswa, salah satunya yakni dengan adanya kebijakan undang-undang (UU) TNI.
“Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan otonomi daerah. Sejauh mana ini bisa dilakukan, kenapa kok pusat dengan daerah seperti ini hubungannya,” ujarnya saat ditemui di Gedung Graha Binangkit, Kota Bandung,
Senin (21/4/2025).
Selama ini, kata Atalia, mereka merasa bingung untuk menyampaikan aspriasi tersebut. Sebab, mahasiswa itu hanya bisa melakukan hal ini dengan cara turun ke jalan untuk unjuk rasa ataupun melalui media sosial.
“Jadi hari ini ada mahasiswa dari berbagai universitas datang untuk mewakili lembaganya masing-masing, mereka langsung menyampaikan aspirasi,” kata Atalia.
Ia mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi dari mahasiswa tersebut, kemudian nantinya akan dirangkai dan direkomendasikan untuk disampaikan ke pemerintah pusat agar bisa ditindaklanjuti di forum yang lebih luas.
“Kita tahu banyak sekali pertanyaan, itu kritik yang kemudian mungkin selama ini mengganggu pikiran mereka, sehingga mahasiswa merasa bahwa ini harus disuarakan,” ucapnya.
Menurutnya, semua aspirasi tersebut harus ditampung dan disampaikan karena banyak harapan masyarakat terkait dengan kondisi sekarang, terutama soal kebijakan pemerintah yang perlu diperjuangan bersama.
“Tentu itu tidak ada istilahnya tutup buku, semuanya bisa kita perjuangkan. Tetapi yang penting itu tadi, penyampaiannya bisa dengan ruang yang tepat,” ujar Atalia.
Ia mengatakan, semua aspirasi itu harus diperjuangkan karena DPR RI merupakan kepanjang tanganan dari pemerintah pusat, sehingga jika hal ini dilakukan akan bisa selesai karena urusan komunikasi menjadi sangat krusial.
“Menurut saya ini kritis dan bagus sekali, tadi juga kita disampaikan penguatan demokrasi bersifat prosedural dan demokrasi substansial. Kemudian tadi mengingatkan bahwa kita harus menjaga NKRI apapun dan dimanapun posisi kita saat ini mau jadi mahasiswa, dosen, tentara tapi kata kuncinya kita jaga bersama-sama,” katanya.
Editor: Maji
