| Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memulihkan kawasan bekas aktivitas pertambangan di sekitar Desa Indrakila, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, dengan melakukan penghijauan.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menemukan aktivitas tambang yang diduga tidak berizin di kawasan atas Desa Pajajar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Supandi yang ditugasi KDM mengatakan penghijauan dilakukan dengan menanam sejumlah tanaman produktif, seperti petai dan jengkol.
“Hari ini kita tanami tanaman, ada petai, ada jengkol. Luar biasa, kompaknya kita semua ternyata menunjukkan bahwa semuanya berjalan dengan baik,” kata Dedi, Minggu (22/11/2026).
Dedi mengatakan kegiatan tersebut tidak berhenti pada penanaman. Pemerintah akan memastikan tanaman yang sudah ditanam tetap dirawat, termasuk melalui penyiraman dan pemupukan ketika memasuki musim kemarau.
“Setelah ini kita rawat. Bila perlu nanti tetap ada tim yang akan ke sini untuk menabur pupuk. Misalnya musim kemarau, kita tetap akan menyiram,” ujarnya.
Menurut Dedi, pemulihan kawasan menjadi penting karena lokasi tersebut memiliki fungsi ekologis sebagai daerah penyimpanan air yang menopang kebutuhan masyarakat Desa Pajajar.
“Pergerakan kita tentunya bisa menyelamatkan hutan, yang sebetulnya lokasi ini telah membuat cadangan air di Desa Pajajar, Indrakila,” katanya.
Persoalan sumber air menjadi salah satu perhatian KDM ketika melakukan sidak tambang pada 16 November 2026. Saat itu, KDM menilai aktivitas penambangan di kawasan perbukitan berisiko mengganggu sumber air masyarakat. Ia juga meminta aktivitas tambang dihentikan.
Tindak lanjut penertiban kemudian dilakukan Pemkab Majalengka. Delapan titik tambang yang diduga beroperasi tanpa izin di Desa Indrakila disegel dan dilarang kembali beraktivitas.
Namun, pendekatan KDM tidak hanya berupa penghentian aktivitas tambang. Pemerintah juga menyiapkan alternatif penghasilan bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penambang.
KDM sebelumnya menyatakan warga akan dilibatkan dalam kegiatan penanaman di lahan kebun karet seluas sekitar 200 hektare. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengalihkan pekerjaan warga sekaligus memulihkan lahan yang bermasalah.
Selain pemulihan kawasan, penataan sumber air di Pajajar juga akan dikembangkan seiring rencana pembangunan kampung adat.
Dedi mengatakan pemerintah akan menata pengambilan air agar manfaat sumber air dapat dirasakan masyarakat secara lebih teratur. Salah satu opsi yang disebut adalah pembangunan penampungan air.
“Bila perlu bikin bendungan dengan ukuran 11 kali 11, cukup lah. Nanti ke warga itu dibagi,” tuturnya.
Dia menyebut potensi debit air di kawasan tersebut cukup besar. Berdasarkan perhitungan melalui aliran pipa, debit air disebut mencapai sekitar 130 liter per detik.
“Kalau sekarang debit itu dihitung paralon, totalnya bisa 130. Ini luar biasa,” katanya.
Penghijauan tersebut juga sejalan dengan rencana besar KDM menjadikan Desa Pajajar sebagai salah satu desa wisata unggulan Jawa Barat pada 2027.
Sebelumnya, KDM menyatakan Pajajar akan dikembangkan dengan mempertahankan karakter kampung adat. Pemprov Jabar menyiapkan pembangunan sekitar 40 rumah adat serta penataan infrastruktur desa. Potensi mata air dan aliran air yang masih jernih menjadi salah satu modal utama pengembangan kawasan tersebut.
Dengan demikian, penanganan kawasan Pajajar diarahkan tidak hanya untuk menghentikan aktivitas pertambangan yang dinilai mengancam lingkungan, tetapi juga mengubah fungsi kawasan menjadi ruang yang menopang sumber air, ekonomi warga, dan pengembangan pariwisata.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari pendekatan KDM dalam menangani tambang ilegal: menutup aktivitasnya, memulihkan lahannya, dan menyiapkan pekerjaan pengganti bagi masyarakat yang terdampak.
