| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat.
KDM menilai penyampaian sikap dan pandangan politik merupakan bagian dari hak demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab dan adab dalam berdemokrasi.
“Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi,” kata KDM.
Menurutnya, pencopotan foto wakil presiden di ruang Banggar DPRD Jabar semestinya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Pasalnya, ruang tersebut merupakan bagian dari kantor pemerintahan yang digunakan DPRD bersama pemerintah daerah untuk membahas dan mengambil keputusan terkait anggaran.
“Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah, ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk,” ujarnya.
KDM juga menyayangkan cara pencopotan foto Gibran. Foto tersebut tidak hanya diturunkan, tetapi juga dibawa dalam posisi terbalik dan kemudian diletakkan di atas kursi.
“Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua. Ketua DPRD sudah memberikan penjelasan secara terbuka,” kata KDM.
KDM Minta Aktivis Beri Penjelasan
KDM meminta kelompok masyarakat dan aktivis yang terlibat dalam pencopotan foto tersebut memberikan penjelasan kepada publik secara terbuka.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga mengandung tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
“Selanjutnya para pihak, kelompok masyarakat, aktivis yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu yang sudah mengundurkan diri, semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka. Karena demokrasi bukan hanya hak, tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab,” ujarnya.
KDM menilai para aktivis memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan yang baik. Karena itu, dia berharap mereka dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai alasan di balik tindakan tersebut.
“Karena peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar, tetapi oleh warga Indonesia,” ucapnya.
KDM mengajak seluruh pihak tetap menjalankan demokrasi secara terbuka dan beradab demi kemajuan bangsa. Dia juga meminta masyarakat menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait proses penentuan wakil presiden.
“Mari demokrasi secara terbuka, beradab demi kemajuan bangsa. Dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik,” kata KDM.