PAKU MAS: Beranikah Bupati Pangkas Pokir DPRD Demi Kesetaraan & Keadilan?

Kuningan – Pemangkasan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) oleh Bupati Kuningan sebagai langkah mengatasi kesulitan keuangan daerah mendapat tanggapan dari Ketua Paguyuban Kepedulian Untuk Masyarakat Kuningan (Paku Mas).

Minggu, 10 Agustus 2017 — Menurut kajian, analisa, dan pertimbangan aspek sosial serta ekonomi, kebijakan Bupati tersebut memunculkan pertanyaan: apakah pemangkasan pokok pikiran (pokir) DPRD juga perlu dilakukan dalam situasi seperti ini?

Agar kebijakan Bupati benar-benar mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan, Paku Mas menilai perlu adanya langkah serupa terhadap anggaran pokir DPRD. Pemangkasan tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk mengatasi krisis anggaran, sekaligus mengurangi kesenjangan alokasi dana antara eksekutif dan legislatif.

Jika pemangkasan TPP ASN dilakukan demi mengatasi krisis keuangan daerah, maka pemangkasan pokir DPRD juga layak dipertimbangkan sebagai simbol komitmen kesetaraan dan keadilan dalam pengelolaan anggaran. Namun, langkah ini harus diambil dengan hati-hati agar tidak mengganggu fungsi utama DPRD. Diperlukan analisis cermat mengenai pos anggaran yang bisa dipangkas serta dampaknya terhadap kinerja pemerintahan.

Inilah kebijakan yang dinanti-nantikan oleh seluruh ASN Kuningan. Pertanyaannya kini, beranikah Bupati (eksekutif) memangkas anggaran pokir DPRD demi kesetaraan dan keadilan untuk kemajuan Kuningan? ***