Apa jadinya jika pilkada tanpa ada kampanye. Tapi apa mau dikata, itu harus dilakukan jika virus corona masih mewabah hingga Desember mendatang.
DARA | JAKARTA – Usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) nanti tidak diiringi tahapan kampanye digelindingkan Ketua Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19, Doni Monardo.
Menurutnya, diusulkan agar daerah yang berstatus zona merah tidak melakukan kampanye Pilkada 2020. Bahkan, pilkada di daerah hijau pun meski digelar kampanye, tapi harus dibatasi jumlah massanya.
“Gugus Tugas telah merekomendasikan tentang penyelenggaraan pilkada, namun seluruhnya dengan catatan-catatan khusus, yaitu harus mentaati protokol kesehatan,” ujar Doni Monardo dalam rapat kerja bersama Komisi II yang disiarkan YouTube DPR RI, seperti dikurip dara.co.id dari detikcom, Kamis (11/6/2020).
Doni Monardo hadir secara virtual dalam rapat yang membahas anggaran Pilkada 2020. Rapat juga diikuti oleh jajaran KPU, Bawaslu, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkeu Sri Mulyani.
Eks Danjen Kopassus ini menyebut kegiatan pengerahan massa diimbau tidak dilakukan. Kampanye bisa dilakukan secara terbatas, itu pun hanya untuk yang berada di zona hijau.
“Adalah tidak dibenarkan untuk adanya kegiatan pertemuan dalam jumlah besar. Kalau toh akan dilakukan pertemuan, dengan skala terbatas. Itu pun harus dipastikan mendapatkan pengawasan yang ketat karena kalau kita lihat, ada banyak variasi di daerah yang terlibat pilkada,” tuturnya.
Masih dikutip dari detikcom, Doni juga menyatakan pengerahan massa berupa kampanye saat pilkada diminta tidak dilakukan. Juga meminta penyelenggara pemilu untuk benar-benar memahami status daerah-daerah terkait penyebaran Corona.
“Iya (kampanye). Pengerahan massa harus ditiadakan, diganti virtual, kecuali daerah hijau. Daerah hijau pun dengan jumlah terbatas,” ujar Doni.***
Editor: denkur
