Bupati KBB Jeje Ritchie Ismail bersama unsur TNI, Polri, asosiasi peternak dan pihak swasta (foto:Heni/dara.co.id)
DARA | Ancaman wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sempat menurunkan populasi sapi perah di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Dinas Perikanan dan Peternakan (Disnakan) KBB mencatat populasi sapi perah di wilayahnya, akibat wabah terserang PMK pada tahun 2022 tinggal sekitar 24.000-an ekor dari populasi 37.000 ekor pada tahun 2021.
Mewaspadai terulang kembali wabah tersebut, Pemkab Bandung Barat membentuk Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang digawangi Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.
Satgas PMK Bandung Barat tersebut, selain Pemkab Bandung Barat, ikut terlibat dari unsur Polri, TNI, asosiasi peternak, koperasi dan pihak swasta lainnya.
“Satgas Penanganan PMK ini, bertujuan untuk mengatasi dampak wabah PMK yang masih mengancam beberapa daerah. Juga sebagai sebagai bagian dari upaya mitigasi PMK, “ujar Jeje, saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPSBU Lembang di Imah Seniman-Lembang, Kamis (24/4/2025).
Satgas, bertugas untuk mencegah penyebaran PMK lebih lanjut, dengan langkah-langkah seperti pemberian vaksin, konsultasi kesehatan ternak, penyediaan desinfektan, dan penyediaan alat pelindung diri bagi petugas yang
terlibat.
Jeje mengungkapkan, sebagai bagian dari langkah ini, pemerintah daerah telah menyediakan 26.000 dosis vaksin PMK, 600 liter desinfektan, 600 strip Vitamin B Comp, dan 1.000 unit alat pelindung diri
(APD).
Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu melalui berbagai upaya teknis dan kebijakan yang mendukung,” lanjutnya.
Selain itu, Bupati Jeje juga menanggapi masalah pembuangan limbah kotoran hewan oleh peternak sapi perah, yang selama ini menjadi kebiasaan dengan membuang limbah ke saluran air, yang berisiko besar bagi lingkungan dan ketersediaan air bersih.
Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah telah dipersiapkan dengan pembangunan unit pengolahan limbah komunal yang mengubah kotoran hewan
menjadi pupuk dan biogas. Kemudian, peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan limbah secara berkala.
Bupati Jeje menekankan bahwa sektor peternakan sapi perah memiliki potensi ekonomi yang lebih luas daripada hanya produksi susu. Daging, jeroan, kulit, tulang, bahkan kotoran dan urin sapi perah, semuanya dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
Hal ini membuka peluang untuk mengembangkan berbagai industri terkait, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan hanya melihat ternak sebagai penghasil limbah, pandanglah ia sebagai sumber daya multidimensi yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara optimal, demi kesejahteraan
masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tandasnya.
Jeje berharap, peluncuran Satgas Penanganan PMK dapat mempercepat pemulihan sektor peternakan di wilayahnya, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, khususnya bagi peternak sapi perah.
Sementara terkait komitmen untuk memberantas PMK dan memastikan
kesejahteraan para peternak, hal itu menurutnya sesuai dengan visi Kabupaten Bandung Barat yang ‘AMANAH’, yaitu Agamis, Maju, Aspiratif, Nyaman, Adaptif, dan Harmonis.
