DARA| JAKARTA – Undang-Undang Nomor 9 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disosialisasikan Kementerian Keuangan. Undang-undang ini mengatur tentang objek, tata cara pengenaan tarif dan sanksi apabila terdapat kecurangan dalam pembayaran PNBP.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, sekarang ada semacem revitalisasi PNBP. Meski undang-undang sejak Juli, tapi yakin banyak yang belum engeh. “Esensinya apa? Kita ingin bisa melihat sesuatu penerimaan negara bukan pajak, kontribusinya sebesar 25,4 persen dari penerimaan negara,” ujarnya dalam Sosialisasi Undang Undang PNBP, di Kantornya, Rabu (21/11).
Menurut Mardiasmo, dalam PNBP ini dikelompokkan menjadi enam kluster, diantaranya pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana serta hak negara lainnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, mengatakan setelah melalui proses panjang Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 akhirnya bisa ditetapkan oleh pemerintah. Aturan ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahum 1997 yang telah berlaku selama 21 tahun.
“Dalam aturan PNBP ini telah banyak mengatur hal baru mulai dari aspek tata kelola, peningkatan kualitas instansi pemungut PNBP, kualitas perencanaan, dan kualitas verifikasi,” ujarnya.***
Editor: denkur
