DARA|JAKARTA – Ada kesalahan pendekatan organisasi masyarakat dan pemerintah pusat dalam menyikapi konflik Papua, sehingga terjadi serentetan indisiden konflik di Papua. Demikian dikatakan pengacara pendamping Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Veronica Koman berbicara di Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, Senin (3/12), dilansir dari CNN.
Veronica memaparkan, sikap ormas kontradiktif. Terlihat dari teriakan oknum ormas yang menyebut ‘hidup NKRI’, lalu berikutnya meneriakkan ‘usir Papua’. “Yang pertama ormas kan berpendapat bahwa Papua tidak boleh merdeka, ormas teriak NKRI, tetapi enggak lama mereka juga teriak ‘usir Papua! usir Papua!’ Jadi yang mana? Itu kan kontradiksi,” ujarnya.
Sikap ormas yang melakukan intimidasi terhadap AMP tersebut, kata Veronica, justru malah membuat mahasiswa Papua semakin antipati dan merasa tak diakui.
“Apakah dengan mendiskriminasi, melempar, memukul, sampai berdarah membuat orang Papua menyadari dirinya adalah bagian dari NKRI? Kan tidak, justru akan semakin menjadi antipati,” lanjutnya. Kendati demikian, Veronica mengaku tetap menghargainya. Menurutnya, aspirasi ormas itu merupakan bagian dari kebebasan berpikir.
Kesalahan pendekatan terhadap orang Papua, kata Veronica, juga dilakukan pemerintah pusat atau dalam hal ini ialah rezim Presiden RI Joko Widodo. Pemerintah pusat, kini melalui cara pendekatan yang memakai upaya pembangunan Papua. Padahal, menurut Veronica, akar konflik bukanlah hal itu.
“Kalaupun Presiden Jokowi membangun gedung tertinggi di dunia di Papua pun itu tidak akan meredam konflik. Itu kesalahan pendekatan,” ujarnya..
Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kata Veronica, sebenarnya akar konflik di Papua bermula dari sejarah proses integrasi Papua ke Indonesia pada 1960-an silam. Dimulai dari Referendum Pepera yang penuh dengan cerita yang kelam dan penuh intimidasi. Itu akar konfliknya, maka menyelesaikan konflik haruslah mencapai akar konflik. Kalau pembangunan, pemerintah kan pakai jalan putar. Atas dasar itu, Veronica menyatakan pihaknya mengimbau pemerintah dan masyarakat, terutama ormas, seharusnya bisa menunjukkan sikap yang bijak dalam merealisasikan solusi terhadap penyelesaian konflik Papua.
“Ajak diskusi jangan dimaki, dirangkul jangan digebukin,” ucap Veronica.***
Editor: denkur
Bahan: CNN
