Upah Tinggi, Ratusan Investor Pindah ke Luar Jabar

Senin, 29 Juli 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Humas Jabar

Foto: Humas Jabar

DARA | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyebutkan, saat ini ada 140 investor yang tutup dan pindah ke luar Jawa Barat. Alasannya, upah tinggi.

“Hampir semua alasannya itu karena upah yang tinggi,” katanya saat memimpin pertemuan dengan International Labour Organization (ILO) untuk membahas sistem pengupahan di Jawa Barat, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/7/2019).

Menurut dia, sistem pengupahan yang bersifat desentralisasi (kebijakan diserahkan kepada masing-masing kepala daerah kabupaten/kota) turut memengaruhi perbedaan nilai upah. Contoh perbedaan yang signifikan yaitu UMK Pangandaran, Rp 1,6 juta dan Karawang,  Rp 4,2 juta.

“Sistem pengupahan kita kan desentralisasi, diserahkan kepada kepala daerah tingkat dua. Ini juga disoroti ILO karena membuat subyektivitas perbedaan pengupahan nilainya terlalu jauh,” ujar dia.

Berikutnya, teknis sistem pengupahan berstandar internasional bakal dibahas ILO bersama para Kepala Dinas Tenaga Kerja se-Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, ia berharap jenis industri setiap daerah di Jabar akan diseragamkan menjadi satu jenis usaha.

“Misalkan di Jabar khusus industri manufaktur, di Jateng (Jawa Tengah) tekstil, sehingga jelas tiap daerah jenis industrinya apa, karena keberagaman industri dalam satu daerah juga menjadi penyebab keberagaman upah,” kata dia, dalam pertemun yang betajuk Ngariung Inohong Jawa Barat tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, ILO mengusulkan agar sistem pengupahan buruh di Jawa Barat menggunakan standar internasional. Tujuannya, untuk meminimalisir perbedaan nilai upah di setiap daerah, berkeadilan, dan membuat buruh lebih sejahtera, termasuk menjaga para investor agar tidak pindah ke daerah ini.

Hasil dari pertemuan oleh kepala daerah dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dari 27 kabupaten/kota tersebut, Pemprov Jawa Barat, akan membuat sistem pengupahan yang lebih baik dan berkeadilan, sesuai standar internasional. “Sehingga, bisa menjaga kualitas ekonomi Jabar, buruhnya sejahtera, investor, juga tidak ada yang pergi keluar Jabar.”***

Editor: Ayi Kusmawan

 

Berita Terkait

Pemdaprov Jabar dan TNI AD Teken Komitmen Bersama, Ini Isinya
PWI Jabar Dukung Kongres Persatuan
KDM Libatkan TNI AL Jaga Sungai dan Laut Jawa Barat
Bangkitkan Kembali Fungsi Kentongan, Warnai Jambore Satlinmas Bandung Barat 2025
KBB Dijadikan Kick Off Layanan KB Serentak Tingkat Jabar
Mantap, PWI Kang Awing Gelar OKK
Jeje Ritchie Ismail Lantik Tujuh Kades, Begini Pesannya
Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas Blank Spot
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 17:18 WIB

Pemdaprov Jabar dan TNI AD Teken Komitmen Bersama, Ini Isinya

Rabu, 25 Juni 2025 - 19:42 WIB

PWI Jabar Dukung Kongres Persatuan

Rabu, 25 Juni 2025 - 19:34 WIB

KDM Libatkan TNI AL Jaga Sungai dan Laut Jawa Barat

Rabu, 25 Juni 2025 - 19:31 WIB

Bangkitkan Kembali Fungsi Kentongan, Warnai Jambore Satlinmas Bandung Barat 2025

Selasa, 24 Juni 2025 - 17:11 WIB

KBB Dijadikan Kick Off Layanan KB Serentak Tingkat Jabar

Berita Terbaru

JABAR

Satu Keluarga Tewas Tertimbun Longsor di Cisewu Garut

Kamis, 26 Jun 2025 - 17:29 WIB

Foto: Istimewa

BANDUNG UPDATE

Pemdaprov Jabar dan TNI AD Teken Komitmen Bersama, Ini Isinya

Kamis, 26 Jun 2025 - 17:18 WIB

Foto: Istimewa

BANDUNG UPDATE

PWI Jabar Dukung Kongres Persatuan

Rabu, 25 Jun 2025 - 19:42 WIB