Belasan mahasiswa tergabung dalam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Progresif Sukabumi menggelar aksi demo. Mendatangi Kantor DPRD Kota Sukabumi.
DARA | SUKABUMI – Dalam aksinya mereka mempertanyakan kenaikan tunjangan anggota DPRD ditengah pandemi Covid 19.
Dalam aksi orasinya, belasan mahasiswa mendesak pihak DPRD dan Pemkot Sukabumi membatalkan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan yang dianggap berlebihan dan tidak wajar pada anggaran APBD perubahan 2020.
“Ya kami minta rencana kenaikan tunjangan untuk anggota DPRD tersebut segera dibatalkan,” ujar koordinator aksi, Rayhan, Rabu (4/11/2020).
Rayhan menambahkan, kenaikan tunjangan itu sangat tidak wajar saat masyarakat saat ini tengah kesulitan ekonomi. Mumpung belum terlambat dan belum disahkan karena masih menunggu keputusan Wali Kota Sukabumi.
“Informasinya belum disahkan, makanya kami mendesak segera dibatalkan. Terlebih, tunjangan tersebut konon melebihi tunjangan dari Kota serta Kabupaten di Jawa Barat,” katanya.
Belasan mahasiswa tersebut berpendapat, lebih baik anggaran kenaikan tunjangan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang terdampak karena pandemi berkepanjangan.
“Kami lebih setuju, anggaran kenaikan dialihkan dan disalurkan pada masyarakat yang terdampak Covid-19. Bukan malah anggaran digunakan untuk kepentingan tertentu, sama saja memanfaatkan situasi, ” jelasnya.
Aksi belasan mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI/Polri Sat pol PP dan Dishub. Usai mengeluarkan semua unek uneknya melalui orasi dan diterima di ruang rapat DPRD akhirnya mereka membubarkan diri.***
Editor: denkur
