DARA | BANDUNG – Pemkot Bandung, Jawa Barat menyusun Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Tingkat Kelurahan melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan warganya.
“Jadi masalah-masalah masyarakat yang tidak mampu, itu bisa selesai di tingkat kelurahan,” kata Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, dalam rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Penanganan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung, Tono Rusdiantono, dan unsur kewilayahan di Bandung, kemarin.
Ia menilai, letak kantor kelurahan relatif lebih dekat dengan rumah warga ketimbang harus datang ke dinas sosial. Oleh karena itu, penyusunan Pusat Kesejahteraan Sosial tingkat Kelurahan ini menjadi hal yang harus segera direalisasikan.
Wakil wali kota berharap, dengan basis data yang dimiliki Pemkot Bandung melalui basis data terpadu, masyarakat tidak mampu tidak perlu lagi datang ke Dinsosnangkis untuk menyelesaikan masalahnya. “Ini jatuhnya sistem terpadu. Jadi dalam basis data terpadu itu sudah terdata, warga A mendapat hak apa saja, misalnya.”
Ia menyebutkan, saat ini pemerintah tinggal mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu, pihaknya akan melaksanakan bimbingan teknis untuk kebutuhan operasional SLRT.
“Dengan software yang user-friendly (mudah dioperasikan, red) dan sumber daya manusia yang juga kompatibel, saya rasa sistem ini bisa dinikmati oleh masyarakat kurang mampu di Kota Bandung,” ujarnya.
Menurut wakil wali kota, sistem ini merupakan layanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat tidak mampu yang harus disediakan oleh pemerintah. Sehingga, ia berharap dalam jangka satu bulan, Puskesos ini dapat diluncurkan.
Sementara itu Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung, Tono Rusdiantono, menyebutkan, keunggulan dari SLRT ini akan membuat seluruh layanan kesejahtetaan masyarakat menjadi satu pintu. “Setelah arahan dari Pak Wakil, kami akan bekerja on the spot di lapangan,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
