Tingkat kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masuk katagori tinggi. Hal tersebut berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020.
DARA | BANDUNG – Dari data yang diperoleh di lapangan, tingkat kerawanan Pilkada Kabupaten Bandung 2020 dengan skor 59,24 atau berada di level 5. Yang mana IKP 2020 ini memotret empat dimensi, antara lain konteks sosial politik, penyelenggaraan Pemilu bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi politik.
Koordinator Divisi Pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia menjelaskan, secara nasional posisi Kabupaten Bandung berada di peringkat ke-34.
“Sedangkan apabila klasifikasinya di Pulau Jawa, maka Kabupaten Bandung itu berada di peringkat Sembilan. Di antaranya delapan daerah di Jabar ada di peringkat keempat,” terang Hedi saat menggelar konferensi pers peluncuran IKP 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung, Soreang, Senin (2/3/2020).
Hedi menuturkan, dari empat dimensi yang diukur, skor tertinggi Kabupaten Bandung disumbangkan dari dimensi partisipasi politik sebesar 66,97. Selanjutnya, penyelenggaraan Pemilu bebas dan adil sebesar 64,43. Sedangkan, konteks sosial politik sebesar 63,88 dan kontestasi skornya 42,83.
Untuk partisipasi politik, sub dimensinya terdiri dari partisipasi pemilih, partisipasi partai politik dan partisipasi publik. Sedangkan, untuk dimensi penyelenggaraan Pemilu bebas dan adil terdiri dari hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara dan ajudikasi keberatan pemilu serta pengawasan pemilu.
Adapun dimensi konteks sosial politik terdiri dari keamanan, otoritas penyelenggara Pemilu, penyelenggara negara dan relasi kuasa di tingkat lokal. Untuk kontestasi terdiri dari hak politik, proses pencalonan dan kampanye calon.
Dikatakan Hedi, IKP bertujuan untuk menyediakan data, analisis dan rekomendasi bagi jajaran pengawas Pemilu sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran pemilu.
“Selain itu, IKP ini juga bisa menjadi pertimbangan instansi lainnya guna menyiapkan langkah antisipatif atas potensi kerawanan Pilkada serentak 2020,” ujarnya.
Melalui pendekatan preventif ini, IKP akan menjadi instrumen deteksi dini potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pilkada 2020. Diharapkan, sehagal potensi kerawanan bisa diantisipasi, diminimalkan, dan tercegah.
Analisis IKP Pilkada 2020 dihitung dengan menggungakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasar data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah data driven hasil indeks sangat ditentukan oleh data yang ada lapangan bukan berdasar persepsi enumerator (narasumber).
Formulasi perhitungan bobot dihitung secara hierarki dengan kerangka CFA (Conformatory Factor Analysis) yang biasa digunakan untuk mengalisis variabel undimensional dari suatu variabel konstruk pada analisis Structural Equation Modeling (SEM).***
