Belasan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Bandung belum menerima haknya. Terungkap dalam kunjungan Menteri Sosial Tri Rismaharini beserta rombongan Komisi Vlll DPR RI meninjau penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bandung.
DARA – Ketua Komisi Vlll DPR RI, TB Ace Hasan Syadzily menyebut dalam kunjungannnya kali ini ditemukan beberapa persoalan terutama pada proses pendistribusian bantuan sosial, diantaranya masih banyak kartu kesejahteraan sosial (KKS) yang masih tertahan, sehingga para KPM tersebut belum menerima hak atas bantuan-bantuan yang ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Tadi telah dijelaskan misalnya untuk PKH kira-kira masih ada 2300an yang belum didistribusikan, yang kedua untuk kartu sembako (BPNT) ada sekitar 5000an dan terakhir BST juga ada 5000an yang belum didistribusikan atau istilahnya gagal salur kepada masyarakat,” ujar Ace usai kunjungannya di Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Soreang, Jumat (27/8/2021).
Ia meyebut ada beberapa penyebab bantuan sosial gagal salur, diantaranya alamat KPM yang salah, KPM sudah meninggal dunia, dan KPM pindah alamat.
Ace pun menegaskan, semua temuan tersebut harus segeta diselesaikan karena bantuan sosial ini akan terus menerus diberikan oleh pemerintah.
Pihak Komisi Vlll ingin memastikan jalan keluar untuk persoalan tersebut, termasuk memastikan agar bantuan sosial yang melalui perbankan itu harus betul-betul bisa didistribusikan langsung kepada masyarakat.
“Jangan sampai KKS itu tidak terdistribusikan kepada masyarakat, kalau misalnya jumlahnya sampai 5000 di satu kabupaten, itu kan besar sekali, bisa mencapai sekitar setengah milyar, itu kan nilai yang cukup besar,” katanya.
Ia memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai mitra Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial. Ia meminta Himbara untuk transparan, karena bantuan-bantuan tersebut merupakan uang rakyat yang memang harus sampai kepada rakyat juga.
“Jangan sampai misalnya bantuan sosial masih terhenti gara-gara ketidakjelasan alamat, penerimanya tidak tahu siapa dan itu tidak dilaporkan kepada kita semua, kami ingin semua meastikan bahwa bantuan sosial itu dibagikan,” katanya.
Ace pun mendesak agar semua stakeholder terkait segera melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan masalah berangkat dari data yang ditemukan dan harus segera dselesaikan.
“Prinspnya, misalnya ada keluarga yang meninggal kalau tidak diwariskan maka itu tetap akan menjadi alokasi Kabupaten Bandung untuk mendapatkan kuota dari bansos itu, jadi tidak dialihakan ke daerah lain, tetapi tetap dimanfaatkan untuk usulan baru,” ujarnya.***
Editor: denkur
