DARA | JAKARTA – Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin terbuka terhadap kritik. Ini sebagai sikap yang sungguh sungguh.
Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta mengatakan pernyataan Presiden Jokowi itu sungguh sungguh.
Menurut dia, pemerintahan yang sehat dan demokratis terbuka terhadap kritik.
“Oleh karenanya, Presiden Jokowi menyatakan silakan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan,”kata Mahfud.
Sebagai negara demokrasi lanjutnya pemerintahan Presiden Jokawi terbuka terhadap kritik.Warga pun bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis karena laporan ke polisi terhadap suatu kritik bukan dilakukan oleh pemerintah.
“Kami juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor,” tuturnya.
Dia menjelaskan, sejak zaman JK menjadi wapres menyikapi kritik terhadap pemerintah sudah menjadi dilema karena bila kritik ditindak, maka pemerintah bisa disebut diskriminatif. Tapi, kalau tidak ditindak malah menjadi liar.
“Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak begitu,” jelas Mahfud.
Mahfud menambahkan, di era Jokowi-JK kritik terhadap pemerintah pun berseliweran dari nama-nama seperti Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan.
“Jika ditindak orang ribut, jika tak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi, oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal kritik dimasukan ke dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan,” kata Mahfud MD
Discussion about this post