Sudah 1,5 Tahun Jadi Ketua Karang Taruna Belum Juga Punya SK Walikota, Anggota Dewan Angkat Bicara

Rabu, 28 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi (Foto: Lambanglogo.blogspot.com)

Ilustrasi (Foto: Lambanglogo.blogspot.com)

Meski sudah satu setengah tahun jadi Ketua Karang Taruna Kota Bandung, namun belum juga menerima SK dari Wali Kota Bandung. Anggota dewan pun angkat bicara.


DARA – Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengaku kecewa soal itu dan ia terus mengingatkan Wali Kota Oded M Danial agar menghormati hasil keputusan musyawarah tertinggi Karang Taruna Kota Bandung.

“Hasil pemilihan itu harus dihormati. Siapapun calon yang dipilih jadi ketua harus didukung. Kalau sudah ditetapkan, ya kita harus terima,” kata Achmad Nugraha, Selasa kemarin (27/7/2021).

Seperti diketahui, Andri Gunawan terpilih menjadi Ketua Karang Taruna Kota Bandung periode 2019-2024.

Pria kelahiran Bandung 25 Desember 1982 terpilih melalui pemilihan yang digelar Temu Karya Karang Taruna Kota Bandung, 24 November 2019.

Andri Gunawan resmi menggantikan Fiki Satari yang habis masa baktinya.

Atas dasar itu, selama ini Karang Taruna Kota Bandung telah melaksanakan berbagai kegiatan tanpa dukungan pemerintah daerah. Dengan hasil usaha sendiri, Amet memandang seolah-olah Karang Taruna Kota Bandung tidak memiliki cantolan.

“Kalau ditanya aturan organisasi, Karang Taruna sudah menjalankan aturan organisasi sehingga sudah menjalankan kegiatan. Poin pentingnya, Karang Taruna Kota Bandung sudah berjalan sesuai PO, tetapi hakekatnya seolah-olah tidak ada. Dimana tanggung jawab Dinsos selaku induknya dan walikota sebagai pembina,” ujarnya.

Namun, dia menegaskan, sebagai organisasi karang taruna memiliki hak untuk hidup layak seperti organisasi lain. Sehingga seluruh pengurus tetap harus melaksanakan apapun aturan organisasi.

“Tetapi, semua keputusan itu ada di walikota melalui Dinas Sosial sebagai OPD yang menaunginya. Walikota seharusnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan melalui kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, serta menghambat jalannya roda organisasi termasuk Karang Taruna Kota Bandung,” pungkasnya.***

Editor: denkur

 

Berita Terkait

Pemdaprov Jabar dan TNI AD Teken Komitmen Bersama, Ini Isinya
PWI Jabar Dukung Kongres Persatuan
KDM Libatkan TNI AL Jaga Sungai dan Laut Jawa Barat
Bangkitkan Kembali Fungsi Kentongan, Warnai Jambore Satlinmas Bandung Barat 2025
KBB Dijadikan Kick Off Layanan KB Serentak Tingkat Jabar
Mantap, PWI Kang Awing Gelar OKK
Jeje Ritchie Ismail Lantik Tujuh Kades, Begini Pesannya
Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas Blank Spot
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 17:18 WIB

Pemdaprov Jabar dan TNI AD Teken Komitmen Bersama, Ini Isinya

Rabu, 25 Juni 2025 - 19:42 WIB

PWI Jabar Dukung Kongres Persatuan

Rabu, 25 Juni 2025 - 19:34 WIB

KDM Libatkan TNI AL Jaga Sungai dan Laut Jawa Barat

Rabu, 25 Juni 2025 - 19:31 WIB

Bangkitkan Kembali Fungsi Kentongan, Warnai Jambore Satlinmas Bandung Barat 2025

Selasa, 24 Juni 2025 - 17:11 WIB

KBB Dijadikan Kick Off Layanan KB Serentak Tingkat Jabar

Berita Terbaru

JABAR

Satu Keluarga Tewas Tertimbun Longsor di Cisewu Garut

Kamis, 26 Jun 2025 - 17:29 WIB

Foto: Istimewa

BANDUNG UPDATE

Pemdaprov Jabar dan TNI AD Teken Komitmen Bersama, Ini Isinya

Kamis, 26 Jun 2025 - 17:18 WIB

Foto: Istimewa

BANDUNG UPDATE

PWI Jabar Dukung Kongres Persatuan

Rabu, 25 Jun 2025 - 19:42 WIB