Bakesbangpol Bandung Barat gelar sosialisasi netralitas aparat sipil negara alias ASN.
DARA | Sosialisasi digelar di Aula HBS, Cimareme, untuk mengingatkan para ASN terkait label yang disandangnya sebagai aparat pemerintah, Rabu kemarin.
Kepala Bakesbangpol KBB, Apung Hadiat Purwoko mengatakan, sosialisasi yang dihadiri para ASN itu sesuai intruksi pemerintah pusat dan mandagri, bahwa ASN, TNI serta Polri harus netral.
“Digelarnya kegiatan Netralitas ASN dalam rangka mendukung Pemilu, Pileg, Pilpres dan Pilkada tahun 2024, merupakan amanat pemerintah pusat dan arahan Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif,” ujar Apung didampingi Kepala Bidang Poldagri Bakesbangpol KBB, Didin Suhendar di Ngamprah, Kamis (30/11/2023).
Dalam kegiatan tersebut, pihaknya memberikan pemahaman tentang rambu-rambu netralitas yang harus dipatuhi seluruh ASN KBB.
Bertindak sebagai nara sumber, perwakilan dari Bawaslu KBB dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat.
“Kita memberikan pemahaman rambu-rambu netralitas yang harus dilaksanakan oleh seluruh ASN maupun Non ASN di KBB,” ujarnya.
Tindak lanjut dari sosialisasi tersebut, Pj Bupati Bandung Barat telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang berisi poin-poin larangan untuk ASN mulai cara, bermedia sosial maupun pertemuan langsung yang bermuatan kepentingan ajang Pemilu atau Pilpres.
Untuk saat ini, berdasarkan hasil pantauan dengan para mitra strategis Kesbangpol seperti, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ormas, OKP dan lainnya situasi perpolitikan di KBB masih kondusif.
“Alhamdulillah untuk sekarang dalam keadaan masih kondusif, walau riak-riaknya sudah ada. Itu hal yang wajar dalam demokrasi,” tuturnya.
Apung pun menambahkan, terkait pelanggaran pihaknya akan berkordinasi dengan Bagian Hukum, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lalu disampaikan ke Bawaslu.
“Makanya kita mendatangkan narasumber salah satunya adalah Bawaslu supaya ASN menjadi tahu dan tidak kaku dalam menyambut pesta demokrasi,” tuturnya.
Editor: denkur
