Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina dan perwakilan pemerintah daerah untuk membahas tindak-lanjut penangangan tumpahan minyak akibat kebocoran pipa yang berimbas pada kotornya perairan Karawang, Jawa Barat.
DARA – “Kami duduk bersama untuk mengentaskan persoalan di lapangan, dan bagaimana supaya kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari,” tutur Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Tb. Haeru Rahayu di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat pada Senin (26/4/2021).
Dirjen yang akrab disapa Tebe ini, menegaskan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menaruh perhatian serius pada kejadian tersebut sebab tumpahan minyak bila terus meluas bisa mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengganggu aktivitas nelayan maupun pembudidaya di area terdampak.
Selain itu, banyak surat masuk dari kelompok masyarakat maupun asosiasi yang meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan tindakan. Sebab tumpahan minyak di laut, khususnya di wilayah perairan Banten juga pernah terjadi dua tahun silam.
Tebe meminta Pertamina untuk meningkatkan pemeliharan peralatan sehingga peristiwa serupa tidak terulang di lain hari meski kebocoran pipa saat ini sudah teratasi. Selanjutnya pemulihan lingkungan pasca-kejadian serta kompensasi bagi masyarakat terdampak juga diminta untuk segera diproses.
Terkait hal ini, Tebe meminta Pertamina melibatkan pemerintah daerah serta kelompok masyarakat. Agar upaya yang dilakukan tepat sasaran dan tidak memunculkan polemik di kemudian hari.
“Libatkan semua pihak yang terkait, khusus untuk yang 2019 maupun yang saat ini. Kemudian untuk yang baru saja terjadi, kami minta matangkan kembali matriks schedule penyelesaiannya. Libatkan semuanya, tuntas dari hulu ke hilir,” sebut Tebe.
Sementara pihak Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) memastikan telah memperbaiki titik kebocoran yang terjadi pada pipa 16″ MMF – Central Plant. Lokasi kebocoran terdeteksi pada Minggu 18 April 2021 dan langsung dilakukan perbaikan saat itu juga.
Soal pembersihan tumpahan minyak di laut, hingga saat ini masih dilakukan dengan melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan. Sementara alat yang dipakai di antaranya 142 kapal termasuk di antaranya kapal-kapal nelayan, empat skimmer dan 600 moveable oil boom.
“Ada 1.206 pekerja yang terlibat yang terdiri dari pekerja offshore response, nelayan, dan masyarakat pesisir,” tegas Corporate Secretary PT Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi dalam pertemuan tersebut.***
Editor: denkur
