Soal Kenaikan BPMU, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat

Sabtu, 29 Agustus 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Jawa Barat saat ini tengah membahas soal kenaikan anggaran untuk subsidi iuran SPP dalam program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi SMA/SMK swasta.


DARA| BANDUNG- Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menerangkan, Badan Anggaran sedang membahas anggaran belanja, termasuk didalamnya kenaikan BPMU.

“Memang ada masukan dari teman-teman sekolah swasta yang datang ke DPRD menyampaikan aspirasinya ingin kenaikan BPMU, karena korelasinya adanya SPP gratis yang diberikan untuk sekolah negeri,” ujar Ineu, Sabtu (29/8/2020).

Ineu mengaku, saat ini pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jabar mengalami penurunan terdampak pandemi Covid-19. Sehingga untuk anggaran 2021, legislatif tengah memprioritaskan belanja yang wajib dilakukan, sementara yang lain menyusul.

“Dengan adanya masukan kenaikan BPMU dari sekolah swasta, kami akan upayakan. Karena ini demi kebaikan pendidikan apalagi untuk pendidikan daring dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang selama ini dilakukan tentunya membutuhkan biaya,” bebernya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, sekolah swasta juga menginginkan hak yang sama dengan sekolah negeri. Karena itu, Dinas Pendidikan Jabar juga masih melakukan penghitungan, lantaran jumlahnya tak sedikit.

“Dewan juga sedang melakukan itu, karena korelasinya dengan pendidikan masyarakat Jawa Barat,” cetusnya.

Dalam rapat Banggar yang digelar secara marathon ini dibahas soal pendapatan dan juga belanja pada 2021. Dari hasil rapat ini akan dilihat berapa jumlah yang bisa diimplementasikan dalam belanja APBD 2021.

“Khusus untuk sektor pendidikan ada beberapa item yang kami bahas, termasuk juga salah satunya kenaikan gaji guru honorer. Nanti kita lihat,” pungkasnya.

BPMU Jabar merupakan program pemerintah daerah, berupa pemberian dana kepada SMA/SMK swasta dan Madrasah Aliyah. Melalui program ini sekolah diharapkan bisa menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Yaitu kebebasan untuk melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.

 

Editor : Maji

 

Berita Terkait

Akademisi: Realisasi Belanja dan Pendapatan Jabar Masih di Jalur yang Tepat
Akses Menuju Stasiun Makin Mudah, Pengguna LRT Jabodebek di Stasiun Harjamukti Terus Naik
Geger di Mapolresta Cirebon! Puluhan Polisi Mendadak Dites Urine, Ada Apa?
KH Abbas Abdul Jamil Didorong Jadi Pahlawan Nasional, Pemkab Cirebon Optimis dan Bangga
Breaking News, Longsor di Bojonggenteng Sukabumi Tewaskan Seorang Remaja
Wisatawan Asal Cimaung Kabupaten Bandung Tenggelam di Pantai Sayang Heulang Garut
Giliran Ketua KPKBU Kota Lembang Soroti Tajam Perluasan Wacana Perluasan Kota Cimahi
Breaking News, Diguyur Hujan Deras, Longsor dan Banjir Terjadi di Parakansalak Sukabumi

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 10:57 WIB

Akademisi: Realisasi Belanja dan Pendapatan Jabar Masih di Jalur yang Tepat

Rabu, 9 Juli 2025 - 13:43 WIB

Akses Menuju Stasiun Makin Mudah, Pengguna LRT Jabodebek di Stasiun Harjamukti Terus Naik

Rabu, 9 Juli 2025 - 13:38 WIB

Geger di Mapolresta Cirebon! Puluhan Polisi Mendadak Dites Urine, Ada Apa?

Rabu, 9 Juli 2025 - 13:30 WIB

KH Abbas Abdul Jamil Didorong Jadi Pahlawan Nasional, Pemkab Cirebon Optimis dan Bangga

Rabu, 9 Juli 2025 - 10:08 WIB

Breaking News, Longsor di Bojonggenteng Sukabumi Tewaskan Seorang Remaja

Berita Terbaru

CATATAN

PERDAMAIAN MENTAH Trump “Nihil” Tekan Netanyahu

Minggu, 13 Jul 2025 - 09:17 WIB

BANDUNG UPDATE

Bupati Jeje Ritchie Ismail Menang Penalti vs Ketua PWI Bandung Barat

Sabtu, 12 Jul 2025 - 15:41 WIB

BANDUNG UPDATE

Resmi, Koperasi Desa Merah Putih Desa Banyusari Sudah Dilaunching

Sabtu, 12 Jul 2025 - 14:20 WIB