Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menggelontorkan dana sebesar Rp700 triliun untuk pelaku UMKM. DPRD Jabar menanggapi Pemprov Jabar kini punya tugas berat, menciptakan UMKM yang layak.
DARA – Anggota Komisi II DPRD Jabar, Faizal Hafan Farid mengatakan, Pemprov Jabar saat ini memiliki tugas berat untuk menciptakan UMKM yang layak agar dapat menyerap bantuan tersebut.
Pasalnya, kesempatan tersebut tidak datang dua kali, terlebih kondisi di pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.
“Kesempatan emas ini jangan disia-siakan. Oleh karena itu Pemprov Jabar harus segera merapikan atau membuat sistem yang strategis agar para pelaku UMKM layak mendapatkan bantuan,” ungkap Faizal, seperti dikutip dara.co.id dari RmolJabar, Kamis (11/2/2021).
Menurut Faizal, langkah awal yang harus dilakukan Pempov Jabar yakni membantu legalitas dan meningkatkan kualitas UMKM.
Itu harus diutamakan agar dapat menyerap peluang dari pemerintah pusat.
“Akan tetapi memang yang bersinggungan langsung dengan UMKM bukan di tingkat provinsi namun di kabupaten/kota. Oleh karena itu harus ada kerja sama oleh institusi terkait,” tuturnya.
Lebih lanjut Faizal menjelaskan, UMKM saat ini memiliki latar belakang badan hukum seperti, CV maupun Koperasi. Menurut dia, 2 badan hukum tersebut dirasa memang mampu mengeksekusi langsung bantuan tersebut yang dapat dilakukan oleh dinas tingkat kabupaten/kota.
“Tapi dari pihak provinsi harus mampu membangun koordinasi yang sejalan, sehingga guna menyerap dana tersebut tergantung dari pengajuan di Pemprov Jabar meski semuanya akan bermuara di tingkat desa yang memiliki data pelaku UMKM,” ujar Faizal.
Pemprov Jabar harus memfasilitasi agar mampu menggairahkan UMKM di kabupaten/kota dan tepat sasaran.***
Editor: denkur | Sumber: RmolJabar
