Konvergensi Pers dan Transformasi Digital (Publishers’ Rights). Begitulah tema yang diusung dalam diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang digelar sekretariat kabinet melalui Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam, Kamis lalu.
Diskusi itu digelar sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021, pada 9 Februari silam.
Latar belakangnya untuk membuat regulasi yang melindungi publishers’ rights secara keseluruhan. Juga agar manfaat ekonomi yang didapat dalam dunia jurnalistik digital bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dan platform digital.
Setkab, kata Deputi Bidang Polhukam, Purnomo Sucipto memiliki tugas memantau pelaksanaan dan mendorong terwujudnya arahan presiden tersebut.
“Nantinya, progres tindak lanjut oleh Menkominfo dan stakeholder yang lain akan kami laporkan bersama hasil diskusi kita pagi ini. Akan kami laporkan kepada presiden untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya, seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Senin (26/10/2021).
Narasumber yang dihadirkan pada diskusi ini adalah Henry Soelistyo Budi, Praktisi Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Universitas Pelita Harapan dan Wishnu Triwibowo, Praktisi Komunikasi dari Universitas Indonesia.
Selain itu dihadirkan juga Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan Direktur Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Nursodik Gunarjo.
“Mohon kepada narasumber dapat menyampaikan pengetahuan dan gagasan kepada peserta dalam rangka menyikapi penyusunan kebijakan terkait publishers’ rights, serta hal-hal lain yang perlu kami peserta ketahui,” ujar Deputi Polhukam.
Purnomo berharap, diskusi ini dapat mendukung terwujudnya kebijakan yang berimbang bagi media konvensional dengan Over The Top (OTT) atau platform digital sesuai dengan yang diamanatkan oleh presiden.
Menurut Purnomo, pihaknya akan terus menjaring masukan dari berbagai pihak, salah satunya melalui gelaran forum diskusi, untuk mendukung tugas dan fungsi Setkab dalam memberikan dukungan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.
“Dari forum diskusi seperti inilah kami berharap ada cakrawala yang lebih sehingga masukan bagi Presiden bisa lebih berkualitas. Saya berharap hasil diskusi ini akan mengena sampai tujuannya, bermanfaat bagi peserta, bermanfaat bagi kita semua, dan bermanfaat bagi Indonesia,” tandasnya.***
Editor: denkur
