Pemilu pertama di Indonesia digelar tanggal 29 September 1955. Diikuti lebih dari 30 partai politik. Tonggak awal perjalanan demokrasi tanah air.
DARA | Saat itu usia Indonesia baru 10 tahun merdeka dan Pemilu yang digelar 29 September 1955 itu untuk memilih Anggota DPR dan Anggota Konstituante.
Sebetulnya, pemilu tahun 1955 itu sudah direncanakan sejak Januari 1946. Namun, berbagai konflik terjadi hingga tahun 1949, sehingga pemerintah Indonesia menunda penyelenggaraan Pemilu.
Dalam rentang waktu tahun-tahun tersebut Indonesia masih sibuk dengan kedatangan Belanda dan sekutu yang ingin merebut kembali Indonesia.
Berikut sejarah singkat pemilu di Indonesia, sebagaimana dikutip dara.co.id dari harapanrakyat.com, Selasa (10/10/2023):
Pembahasan Pemilu baru mulai dilakukan kembali pada tahun 1951. Ketika itu kabinet yang menjabat yaitu Kabinet Natsir mengusulkan RUU Pemilu. Namun, dalam penyelenggaraannya Kabinet Natsir justru jatuh sebelum terdapat bahasan mengenai RUU tersebut.
Kabinet selanjutnya yang sempat mengadakan pemilihan regional adalah Kabinet Sukiman. Kemudian pada tahun 1952 Kabinet Wilopo kembali memperkenalkan RUU Pemilu.
Kabinet Wilopo sebenarnya hanya terlibat dalam hal persiapan. Sedangkan untuk pelaksanaannya oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo dan Kabinet Burhanudin Harahap.
Penyelenggaraan Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 berdasarkan UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu.
UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
Mengutip dari buku berjudul “Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta Tahun 1955-1999” (1999), bangsa ini patut berbangga karena pada 29 September 1955, untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu yang bersifat langsung.
Peserta Pemilu lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perseorangan untuk pemilihan Anggota DPR.
Mengutip dari buku berjudul “Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955”, (2019), pelaksanaan Pemilu tanggal 29 September 1955 itu menjadi catatan penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia.
Pada hari itu jutaan rakyat berbondong-bondong datang ke lokasi pencoblosan untuk melakukan pemilihan demi terciptanya kondisi politik yang lebih baik.
Bahkan, Perdana Menteri Burhanudin Harahap yang waktu itu menjadi Perdana Menteri, memberikan arahan yang terangkum dalam Surat Edaran Menteri.
Dalam Surat Edaran tersebut memberikan kesempatan bagi pegawai negeri jajarannya untuk menyalurkan hak pilih.
Meski dalam pelaksanaannya ternyata kebijakan itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Karena pada faktanya banyak pegawai yang merangkap sebagai Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS).
Selain itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan juga mengeluarkan Surat Keputusan untuk meliburkan sekolah negeri, swasta, perguruan tinggi maupun kursus-kursus di bawah kementerian tersebut.
Kebijakan tersebut keluar agar para guru dan penyelenggara kependidikan dapat melakukan pemilihan. Kebijakan ini juga keluar karena sekolah-sekolah waktu itu menjadi lokasi pemilihan.
Libatkan Angkatan Perang RI
Pemilu pertama di Indonesia dilakukan tidak serentak di seluruh wilayah Indonesia. Karena pada tanggal 29 September itu masyarakat Hindu Bali sedang merayakan Hari Raya Galungan.
Penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 ini juga diikuti oleh keturunan-keturunan Timur Asia, seperti keturunan Arab dan Tionghoa.
Bagi mereka yang memiliki hak suara akan menerima surat pemberitahuan pencoblosan. Mereka yang melakukan pencoblosan akan dipandu langsung oleh PPPS.
Ketika akan melakukan pencoblosan, setiap orang akan menerima kertas dengan tanda gambar kontestan untuk dilakukan pencoblosan.
Pemilu pertama ini tidak hanya melibatkan rakyat sipil, melainkan juga anggota APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia).
Selama masa-masa Pemilu sebenarnya APRI memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Namun, untuk menjaga netralitas dari APRI maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954, tentang Cara Pencalonan Buat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante bagi APRI.
Aturan tersebut berisi tentang larangan-larangan hingga aturan khusus apabila APRI mendaftar menjadi calon dalam Pemilu.
Hasil Pemilihan Umum 1955
Hasil pemilihan umum ini baru diketahui ketika memasuki Minggu kedua bulan Oktober 1955. Salah satu wilayah yang sudah diketahui adalah daerah Jawa Timur. Empat partai besar memimpin perolehan suara, yaitu NU, Masyumi, PNI, dan PKI.
Hasil Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 secara keseluruhan berlangsung tanggal 1 Maret 1956 dengan menggunakan papan tulis sederhana. Ada 28 partai politik yang memperoleh kursi di DPR.
Partai yang memperoleh suara terbanyak adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang memperoleh 57 kursi, Masyumi 57 kursi, Nahdlatul Ulama (NU) 45 kursi, PKI 39 kursi, dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 8 kursi. Beberapa partai itulah yang mendominasi kursi di DPR.
Penyelenggaraan Pemilu pertama tahun 1955 merupakan momentum yang sangat unik. Mengingat pada saat itu tingkat kesadaran kompetisi secara sehat sedang tinggi-tingginya.
Meski yang menjadi calon Anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, namun mereka tidak menggiring pemilih untuk memilih partainya.
Dengan begitu masyarakat tidak menganggap pejabat negara itu menakutkan dan menggunakan segala cara demi memenangkan Pemilu.
Editor: denkur
