Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, jika berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, guru di SMA/SMK (sekolah yang dituju) memiliki peran penting terutama menyangkut integritas dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
DARA | BANDUNG – Menurutnya, berbagai persoalan selalu muncul di ujung tahapan seleksi siswa baru tersebut.
“Setengah prestasi ini harus sampai ke ujung. Tahun-tahun sebelumnya, PPDB bermasalah di ujung, penyimpangan-penyimpangan banyak diketahui setelah pengumuman,” katanya kepada wartawan, Selasa (9/6/2020).
Menurutnya, sekolah sebagai penyelenggara di bagian hilir harus mampu menjaga marwah dan citra pendidikan Jawa Barat dengan memiliki integritas yang baik. “KCD, kepala sekolah, guru, orangtua agar menjaga harkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan PPDB,” tegasnya.
Jika masih ditemukan persoalan terutama yang melanggar hukum, Hadi memastikan adanya sanksi tegas hingga pemidanaan. Terlebih, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah akan memantau langsung pelaksanaan PPDB tersebut.
“Tim Saber Pungli memiliki jaringan sampai ke kecamatan, apalagi di era keterbukaan informasi sekarang ini. Mereka paham dengan seluk beluk penanganan hukum. Jadilah insan yang baik, jangan lakukan hal-hal di luar kewenangan kita, karena ada Saber Pungli,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, DPRD Jawa Barat mengapresiasi berbagai persiapan yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait pelaksanaan PPDB SMA/SMK tahun ajaran 2020/2021. Sejumlah tahapan mulai dari penyusunan regulasi hingga infrastruktur sudah dijalankan dengan baik dan tepat waktu.
“Secara konsep IT, peraturan, sudah terbaik di Indonesia. Sudah dimulai dengan baik sejak tahapan dari bulan Maret,” katanya.
Dia berharap, berbagai tahapan yang sudah dijalankan dengan baik ini bisa meminimalisasi persoalan seperti yang terjadi pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Namun, menurutnya perlu peran dari semua pihak agar PPDB ini berjalan lancar dan berlandaskan azas keadilan, objektif, dan akuntabel.
“Dinas pendidikan tidak bisa menjangkau semuanya, tidak bisa mengawasi langsung kepada semua pihak yang terkait, sehingga diminta peran aktif dari siswa dan orangtua/wali serta guru di sekolah (SMP dan SMA/SMK) agar PPDB berjalan lancar,” ujarnya.
“Guru dan orangtua ini kunci keberhasilan PPDB, terutama menyangkut integritas para penyelenggara di sekolah,” imbuhnya.
Menurutnya, guru SMP (sekolah asal siswa) harus maksimal dalam menyosialisasikan informasi apapun yang diperlukan terkait proses tersebut.
“Sosialisasi harus betul-betul dilakukan wali kelas di SMP, karena orangtua pasti ada keterbatasan informasi. Jika ada orangtua atau siswa yang tidak bisa akses internet, harus dibantu oleh sekolah,” pungkasnya.***
Editor; denkur
