Ratusan Ribu Balita di Cianjur Kekurangan Gizi

Senin, 2 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ILUSTRASI. Foto: cnnindonesia.com

ILUSTRASI. Foto: cnnindonesia.com

Jumlah balita kekurangan gizi di Kabupaten Cianjur telah melampaui ambang batas yang ditetapkan WHO. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mencatat, jumlah tersebut mencapai 210 lebih …

 

DARA | CIANJUR — Sebanyak 210.750 balita di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terindikasi kekurangan gizi (malnutrisi). Jumlah tersebut mencapai 19,6 persen atau melebihi batas maksimal jumlah penderita yang ditetapkan WHO yakni sekitar 10 persen.

Kondisi tersebut, menempatkan Cianjur sebagai wilayah dengan capaian Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) terendah di Jawa Barat. Terutama dari aspek kesehatan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Irvan Nur Fauzy, mengatakan, prosentase tersebut merupakan data pada 2018. Ia membenarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

”Kami tidak mendiamkan kondisi tersebut dan terus menanggulangi. Salah satunya dengan menggalakkan gerakan stunting,” ujar Irfan, kepada wartawan, Senin (2/12/2019).

Ia menjelaskan, banyak upaya dilakukan mulai dari pencegahan dan penanganan. Saat ini, dinas kesehatan setempat terus berupaya menangani kasus kekurangan gizi atau underweight dengan menguatkan surveilans kesehatan masyarakat.

Hal tersebut, lnajut dia, dilakukan di posyandu dengan pengembangan Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Aplikasi berbasis elektronik itu diandalkan untuk menerima laporan dan melakukan pelacakan kasus gizi berbasis masyarakat.

“Dengan begitu, penderita underweight dan wasting atau kekurangan gizi akut dapat mengabarkan tenaga medis. Setelah itu, tim gizi pun wajib untuk menindaklanjuti kasus tersebut.Tenaga bantuan operasional kesehatan (BOK) juga tersebar dan penjaringan surveilans lebih mudah. Kami serius menangani ini,” katanya.

Irvan mengatakan, hingga saat ini juga ada delapan puskesmas yang menjadi pusat rujukan awal untuk kasus gizi. Selain itu, tenaga kesehatan juga sudah turun ke masyarakat untuk pemberian makanan tambahan (PMT) gizi melalui posyandu.

Ia menyebutkan, terdapat kegiatan memasak makanan di posyandu terutama untuk balita dengan gizi bermasalah. Sejauh ini, kegiatan itu sudah berjalan di 33 desa.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Neng Eem Marhamah Zulfa, memperkirakan, jumlah balita yang terindikasi kekurangan gizi di Kabupaten Cianjur relatif masih tinggi. Oleh karena itu, ia cukup fokus untuk menyikapi kondisi yang terjadi di daerah ini  dan di Kota Bogor.

”Makanya, kami ajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat dalam jumlah cukup dan tidak berlebihan. Malnutrisi atau stunting ini masalahnya sama, yaitu asupan gizi dan pengaruh ekonomi serta pengetahuan masyarakat,” ujar Eem.

Menurut dia, masyarakat perlu mengonsumsi makanan sehat dalam jumlah yang cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya stunting, lanjut dia, mliankan  juga obesitas yang berpotensi terjadi di masyarakat.

Ia menekankan, masyarakat bijaksana mengonsumsi makanan untuk menghindari risiko obesitas. Namun di sisi lain, Eem juga berharap,  seluruh pihak bisa berkoordinasi untuk bersama-sama mendorong perbaikan ekonomi masyarakat kurang mampu yang masih mengalami kekurangan gizi.***

Wartawan: Purwanda | Editor: Ayi Kusmawan

Berita Terkait

Hari Jadi ke=80 Pemprov Jabar, KDM Konsisten Bakal Tindak Pertambangan Ilegal
Jelang HUT ke-80 RI Gasibu Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya
DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Penyesuaian APBD 2025
DPRD Kabupaten Sukabumi Mengucapkan Selamat Hari Pramuka 2025
Lumbung Gizi, Harapan Baru Perbaikan Gizi dan Ketahanan Pangan di Desa Wangunsari ‎
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Gabungan dengan Tim TAPD, Bahas Perubahan APBD 2025
Kadis KUKM Kabupaten Sukabumi Sebut UMKM Pilar Ekonomi Daerah
Cegah Korupsi Dana BOS, Dewan Pendidikan Garut Gelar Penyuluhan Hukum

Berita Terkait

Kamis, 14 Agustus 2025 - 21:13 WIB

Hari Jadi ke=80 Pemprov Jabar, KDM Konsisten Bakal Tindak Pertambangan Ilegal

Kamis, 14 Agustus 2025 - 21:03 WIB

Jelang HUT ke-80 RI Gasibu Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kamis, 14 Agustus 2025 - 18:11 WIB

DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Penyesuaian APBD 2025

Kamis, 14 Agustus 2025 - 11:33 WIB

Lumbung Gizi, Harapan Baru Perbaikan Gizi dan Ketahanan Pangan di Desa Wangunsari ‎

Kamis, 14 Agustus 2025 - 10:52 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Gabungan dengan Tim TAPD, Bahas Perubahan APBD 2025

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Penyesuaian APBD 2025

Kamis, 14 Agu 2025 - 18:11 WIB