DARA | JAKARTA – Diperdaya melalui program magang antara kampus yang bekerjsama dengan sejumlah perusahaan, 300 mahasiswa Indonesia diduga menjadi korban kerja paksa, di Taiwan. Begitu hasil investigasi seorang anggota parlemen Taiwan dari Partai Kuomintang (KMT), Ko Chih-en melakukan investigasi di Universitas Hsing Wu di Distrik Linkou, Taipei, beberapa waktu lalu.
Ratusan pelajar Indonesia itu masuk perguruan tinggi tersebut melalui pihak ketiga. Menurut laporan China Times seperti dikutip surat kabar Taiwan News, Rabu (2/1), mereka menempuh kelas internasional khusus di bawah Departemen Manajemen Informasi sejak pertengahan Oktober 2018.
Menurut Ko dalam sepekan para mahasiswa itu dikabarkan hanya belajar di kelas selama dua hari. Setelah itu mereka bekerja empat hari di pabrik selama 10 jam, dan mendapat jatah satu hari untuk libur. Bahkan, dikabarkan mereka dipekerjakan di sebuah pabrik lensa kontak di Hsinchu dari pukul 07.30 sampai 19.30 waktu setempat. Mereka harus berdiri selama 10 jam dan membungkus setidaknya 30 ribu bungkus lensa kontak, dengan waktu istirahat hanya dua jam.
Selain itu, Ko menyatakan para pelajar yang rata-rata Muslim diberi makanan yang tidak halal, bahkan mengandung daging babi. Ko menyebut Universitas Hsing Wu merupakan satu dari enam perguruan tinggi di Taiwan yang kedapatan mempekerjakan mahasiswa asing mereka yang berasal dari negara Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Kepulauan Pasifik sebagai buruh di sejumlah pabrik industri.
Ko mengatakan pejabat universitas memberi peringatan jika ratusan mahasiswa tersebut menolak untuk bekerja, perusahaan tidak akan mau bekerja sama dan tidak akan membantu studi mereka.
Universitas diduga akan menerima subsidi dari Kementerian Pendidikan Taiwan (MOE) jika berhasil mempekerjakan para mahasiswanya ke pabrik-pabrik. Uang tersebut kemudian dipakai sekolah untuk membayar para calo sebagai imbalan telah merekrut para pelajar tersebut.
Rata-rata biaya yang dikeluarkan universitas untuk membayar calo adalah sekitar 200 dolar Taiwan atau Rp95 ribu per siswa. Hingga berita ini ditulis, Kementerian Luar Negeri RI belum menjawab konfirmasi yang diajukan CNNIndonesia.com terkait kebenaran laporan tersebut.
Menurut media lokal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah membenarkan kabar tersebut. Mereka menyebut informasi itu didapat langsung dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Taiwan.***
Editor: denkur
Bahan: CNN
