Ranperda RPJPD Tidak Hanya Bahas Target Zero Kemiskinan

Rabu, 22 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DARA | Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Sidkon Djampi menjelaskan, isu yang dibahas dalam RPJPD tak hanya soal target zero kemiskinan atau pengentasan kemiskinan. 

Pansus IV pun membahas isu penting lainnya dalam Ranperda RPJPD 2025-2045 diantaranya, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, stunting, gini rasio, masalah lingkungan hidup, blank spot akses internet hingga pelayanan dasar masyarakat.

“Kita (Pansus IV) juga membahas Indeks Pembangunan Desa atau Indeks Desa yang menjadi target dalam Ranperda RPJPD 2025-2045 dan isu penting lainnya,” kata Sidkon Djampi, Kota Bandung, Senin (20/5/2024). 

 Zero Kemiskinan Target Berat Kabupaten dan Kota 

Terkait target zero kemiskinan dalam Ranperda RPJPD 2025-2045, Pansus IV DPRD Jawa Barat menilai hal ini akan menjadi target yang sulit untuk direalisasikan kabupaten dan kota. Pasalnya, beban anggaran rutin terutama belanja pegawai masih tinggi di beberapa kabupaten dan kota. Alokasi anggaran belanja pegawai lebih besar dibandingkan untuk pembangunan masyarakat. 

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun tidak mencukupi untuk pembangunan. Hal ini menjadi catatan Pansus IV,” tegasnya. 

Ditargetkan pembahasan Ranperda RPJPD 2025-2045 selesai sampai akhir Mei 2023. Meskipun RPJPN belum selesai dibahas, nantinya Ranperda RPJPD 2025-2045 akan melakukan penyesuaian. 

Progres pembahasan Ranperda RPJPD 2025-2045 sejauh ini Pansus IV sudah melakukan studi banding ke kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk melihat bagaimana Ranperda RPJPD 2025-2045 ini diimplementasikan di kabupaten dan kota. Kemudian Pansus I sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait. 

“Sejauh ini kita belum bahas pasal per pasal, baru mendengarkan masukan dari para tim ahli, dan melakukan kunjungan kerja,” pungkas Sidkon Djampi. * 

Berita Terkait

Ketua Komisi III DPRD Jabar Phinera : WTP Jabar Ke 13 Kali dengan Penekanan di Sektor Keuangan
PPDB 2024, Bey Machmudin Minta Dukungan DPRD Jabar
Pansus I DPRD Jabar Ingatkan PJ Gubernur Soal BUMD yang Tidak Menghasilkan
Legislator Jabar Siti Muntamah Menjelaskan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Kepada Siswa SMP
Samsat Bersama Tiga Provinsi Potensial PAD Untuk Jabar
Legislator Jabar Haru : Omnibuslaw Memberatkan Buruh
Sekretariat DPRD Jabar Bahas Kode Etik dengan BK Kota Sukabumi
AKD Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Berubah, Ini Posisi Hasil Perubahan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 13:00 WIB

Ketua Komisi III DPRD Jabar Phinera : WTP Jabar Ke 13 Kali dengan Penekanan di Sektor Keuangan

Rabu, 22 Mei 2024 - 12:17 WIB

Ranperda RPJPD Tidak Hanya Bahas Target Zero Kemiskinan

Sabtu, 18 Mei 2024 - 16:29 WIB

PPDB 2024, Bey Machmudin Minta Dukungan DPRD Jabar

Sabtu, 18 Mei 2024 - 12:27 WIB

Pansus I DPRD Jabar Ingatkan PJ Gubernur Soal BUMD yang Tidak Menghasilkan

Jumat, 17 Mei 2024 - 13:08 WIB

Legislator Jabar Siti Muntamah Menjelaskan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Kepada Siswa SMP

Rabu, 8 Mei 2024 - 14:25 WIB

Samsat Bersama Tiga Provinsi Potensial PAD Untuk Jabar

Kamis, 2 Mei 2024 - 14:41 WIB

Legislator Jabar Haru : Omnibuslaw Memberatkan Buruh

Selasa, 30 April 2024 - 15:24 WIB

Sekretariat DPRD Jabar Bahas Kode Etik dengan BK Kota Sukabumi

Berita Terbaru

Foto: miga/dara.co.id

BANDUNG UPDATE

Prakiraan Cuaca Bandung, Minggu 16 Juni 2024

Minggu, 16 Jun 2024 - 06:52 WIB