Pandemi Covid-19 membawa dampak ekonomi di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia yang kini sedang berada di ambang resesi ekonomi.
DARA | JAKARTA – Berangkat dari fakta empirik ini, Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) menggelar diskusi webinar series ke 9 dengan tema “Indonesia di Ambang Resesi”, Jumat kemarin (14/8/2020).
Sebagai moderator Manajer Departemen Ekonomi dan Pembangunan PSKP, Achmad Ismail.
Nasarasumber: Dinna Prapto Raharja PhD, selaku Praktisi Pengajar Hubungan International dan Founder Synergy Policies dan Bhima Yudhistira Adhinegara, selaku Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance/INDEF.
Hadir pula Direktur Eksekutif PSKP, Efriza, menjadi pemantik diskusi dalam webinar kali ini.
Memulai diskusi, Efriza menyampaikan sangat mungkin Indonesia memasuki resesi ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini.
Pandemi telah memaksa pemerintah melakukan sejumlah kebijakan, termasuk didalamnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Kebijakan PSBB inilah yang menurut Efriza menjadi salah satu faktor utama terganggunya perekonomian.
Dilematis antara kesehatan masyarakat dan mempertahankan perekonomian, telah dialami oleh negara di seluruh dunia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan perlu adanya win-win solution menghadapi masalah ini.
Dijelaskan oleh Direktur Eksekutif PSKP, win-win solution yang dimaksud presiden mencakup tiga poin utama: kegiatan perekonomian berjalan, pembangunan infrasturktur berjalan, dan paling penting angka kasus Covid-19 menurun.
Mengenai perekonomian, juga disampaikan data bahwa pemerintah mengucurkan stimulus ekonomi sekitar satu triliyun rupiah, melalui bank-bank pemerintah.
Bhima Yudhistira selaku Ekonom INDEF memiliki pandangan tersendiri mengenai stimulus ekonomi tersebut. “Sayangnya stimulus ekonomi disalurkan lewat bank, sementara hampir 90% UMKM adalah usaha yang tidak pernah bersentuhan dengan bank, sehingga bisa jadi stimulus ini tidak sampai pada tangan yang tepat,” ujar Bhima.
Bhima mengatakan, pemerintah seharusnya terlebih dahulu fokus untuk penanganan Covid-19.
Ekonom INDEF ini menyampaikan, negara lain membuka kembali aktifitas ekonominya ketika grafik Covid-19 mereka telah menurun. “Ini Indonesia, masih menanjak justru semakin dilongarkan PSBB-nya,” ujarnya.
Asumsi pelonggaran PSBB akan membawa perbaikan ekonomi, juga disangkal oleh Bhima. “Faktanya dari Google Mobility, data pergerakan ke tempat-tempat perbelanjaan itu justru berkurang 14%. Hal ini terjadi karena psikologis masyarakat masih dibayangi ketakutan akan adanya virus, sehingga memilih untuk tidak berbelanja,” ujarnya.
Fenomena yang terjadi adalah deflasi, yang mana harga-harga berang banyak yang mengalami penurunan. “Iya betul turun, tapi bukan karena perekonomian yang baik, ini karena permintaan pasarnya rendah sekali, sehingga produsen berpikir yang penting terjual dulu,” ucap Bhima.
Porsi stimulus, juga dirasa kurang tepat karena justru porsi paling besar untuk perusahaan korporasi. “Ya kuncinya pemerintah harus serius dan tepat menangani pandemi, kalau tidak bisa jadi 2021 kita memasuki depresi ekonomi,” lanjutnya.
Sementara itu, Dinna Prapto Raharja selaku Praktisi HI berpendapat, kebijakan model pemberian stimulus untuk peminjaman uang kepada usaha harus segera berubah.
Menurutnya, stimulus diberikan dengan orientasi kepada pengembangan kapasitas manusia. “Kalau kita terus pakai cara pikir lama, stimulus sebagai pinjaman uang saja ya tidak sesuai dengan kondisi seperti ini. Stimulus pemerintah harus ditujukan kepada manusia itu sendiri, menyediakan alat dan mengembangkan manusia secara langsung,” ujarnya.
Dinna juga menyampaikan, saatnya kita mencari alternatif tidak mengikuti pola-pola sebelumnya.
Menurut Dinna, jangan selalu menunggu bantuan dari pemerintah, masyarakat harus mulai berani berinovasi di masa sulit ini. Masyarakat bisa memulai dengan bergerak bersama.
“Sharing Economy dengan orang-orang di lingkungan terdekat, bisa jadi alternatif. Mungkin secara hasil pada awalnya akan minim, namun ini bisa menjadi salah satu jalan untuk survive di masa sulit pandemi,” ujarnya.
Krisis yang terjadi pada tahun 2020 ini, memang berbeda dari tahun 1998 dan 2008. Pada tahun ini yang terjadi tidak hanya krisis keuangan, namun faktor utama didalamnya adalah krisis kesehatan.
Pemerintah perlu serius betul untuk mengatasi masalah kesehatan ini. Masyarakat yang yakin dengan situasi aman untuk kesehatannya, akan membawa dampak sehat pula bagi perekonomian.
Meskipun terdampak berat juga, UMKM masih menjadi harapan bagi perekonomian Indonesia. Sistem Sharing Economy bisa menjadi salahs atu alternatif untuk survive di masa sulit ini.***
Editor: denkur
