Pemkab Bandung Barat menunggak utang kepada pihak ketiga pada tahun 2023 sebesar Rp166 miliar, non utang ke PT SMI.
DARA | Jumlah utang yang cukup besar tersebut, hingga awal tahun 2014 belum bisa dibayarkan.
Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif mengatakan, pihaknya bukan tidak berniat membayar utang tersebut, namun kondisi keuangan Pemkab Bandung Barat saat ini masih minim.
Kas daerah Pemkab Bandung Barat per 1 Januari 2024 saja, hanya tersedia Rp7 miliar lebih.
“Kita punya niat membayar. Tapi kalau tidak ada duitnya, gimana sekarang? 1 januari kas daerah KBB itu hanya Rp7 miliar lebih,” ujarnya, saat ditemui disela-sela Musrenbang Kecamatan Padalarang, Senin (22/1/2024).
Lagipula pihaknya masih harus minta arahan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lantaran utang tersebut merupakan utang pada tahun 2023, yang nyebrang ke tahun 2024.
Jika ada uang masuk ke kas daerahpun, persoalan utang inipun dilematis. Jika dibayarkan ke pihak ketiga, maka urusan program pembangunan bisa tertunda. Bahkan gaji pegawai, bisa-bisa ditangguhkan.
“Makanya saya bilang ke temen- temen, ini ada duit nih bayar pegawai, gaji atau bayar utang pilih mana?
Beban berat itulah kata Arsan, yang saat ini sedang dipikul Pemkab Bandung Barat.
Ia sendiri banyak mendapatkan pesan melalui WhatsApp dari pihak ketiga yang menagih utang serta meminta kepastian pembayarannya.
“Saya bilang bapak salah bertanya ke saya, salah sasaran pertanyaan ini. Silahkan bertanya kepada yang memberikan pekerjaan. Oh siap salah pak,” tutur Arsan, menceritakan kembali pembicaraan dengan pihak ketiga.
Arsan berargumen, jika dirinya dilantik menjadi Pj Bupati Bandung Barat pada 20 September 2023, untuk mengurusi kebutuhan masyarakat. Namun justru disodori utang, yang merupakan pembayaran pekerjaan sebelumnya.
“Jadi kenapa saya harus teken pengakuan utang itu? Berarti (kalau meneken), saya membebani APBD 2024 yang tidak ada itu,” ujarnya.
Padahal banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan demi kepentingan masyarakat.
Arsan juga mengungkapkan dirinya memikirkan nasib KBB ke depannya. Jika ia masa bodoh dengan kondisi KBB saat ini, maka tahun-tahun ke depannya utang makin bertambah.
Saat inipun, kondisi utang KBB dari tahun ke tahun bertambah. Ia mengungkapkan, utang KBB tahun 2022 sebesar Rp106 miliar. Tahun berikutnya, yakni tahun 2023 ke 2024 bertambah lagi menjadi Rp166 miliar.
“Berarti setiap tahun bertambah. Kalau saya mau masa bodoh saja nanti tahun depan nambah Rp50 miliar lagi,” katanya.
Kendati demikian, ia akan berupaya mencari solusi terbaik. Salah satunya akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, masih ada potensi untuk meningkatkan PAD dengan kesungguhan aparatnya.
“Saya panggil itu para camat, siap nggak menggali potensi PAD? Saya rasa kita bisa (tingkatkan PAD). Makanya saya nggak bangga kalau PAD kita naik cuma Rp500 miliar. Insha Allah bisa kok jadi Rp1 triliun,” tuturnya.
Editor: denkur
