Konflik Rusia Vs Ukraina memasuki hari keenam. Sejumlah bangunan sipil dan warga sipil terhantam serangan militer Rusia. Presiden Rusia Volodymyr Zalensky mengecam serangan tersebut dan menyatakan sebagai kejahatan perang. Alasanya Rusia telah menyerang warga sipil.
DARA – Gempuran pasukan militer Rusia ke Ukraina memasuki hari keenam. Presiden Ukraina Volodymyr Zalenksy mengecam aksi invasi Rusia tersebut.
Volodymyr menuduh Rusia melakukan kejahatan perang. Ini menyusu Militer Rusia membombardir beberapa wilayah dan memakan korban warga sipil.
Meski begitu Militer Rusia terus melancarkan serangan mematikan, termasuk di ibu kota Kiev dan kota Kharkiv. Dua kota besar di Ukraina ini porak poanda leh serangan tentara Rusia.
Otoritas Ukraina mengecam dan menuduh sebagai kejahatan perang. Sebab serangan militer Rusia menerkam kompleks permukiman dan area-area sipil.
Deengan begitu di sejumlah wilayah Ukraina terjadi kekacauan. Apalagi setelah Kota Kharkiv dihajar rudal Rusia. Maka pusat kota Kharkiv di Ukraina dilanda serangan rudal Rusia pada Selasa (1/3/2022) pagi. Serangan terbaru Rusia ini tampaknya menargetkan kantor pemerintahan di area Alun-alun Kebebasan yang ada di pusat kota tersebut.
Hantaman rudal itu memicu ledakan yang besar dan berapi-api hingga memecahkan kaca jendela dan menghempaskan mobil-mobil di sekitarnya.
Dalam serangan itu setidaknya 10 orang dilaporkan tewas dalam ledakan terhadap gedung pemerintahan itu. Otoritas Ukraina menyebutkan serangan lainnya yang disebut menargetkan gedung permukiman di Kharkiv dilaporkan menewaskan 8 orang.
Presiden Ukraina menggambarkan pengeboman di Kharkiv itu sebagai kejahatan perang.
Kemarin wakttu setempat Rudal Rusia pun menghantamm Menara stasiun televisi di Kiev. AFP melansir Rabu (2/3/2022) Dinas darurat Ukraina menyatakan serangan rudal mengenai menara televisi di Kiev. Sebanyak lima orang dinyatakan tewas.
Disebuttkan akibat serangan tersebut selain menara televisi di Kiev hancur juga mengakibatkan warga sipil tewas. Serangan ini dinyatakan melumpuhkan beberapa lembaga penyiaran negara tetapi membiarkan strukturnya tetap utuh.