“Saya minta kepada para gubernur untuk pengendalian Covid-19 ini betul-betul menjadi fokus dan konsentrasi kita. Karena memang kita perlu memperkuat pertahanan kita agar sampai pada seluruh rakyat Indonesia untuk divaksin,” ujar Jokowi.
DARA | BANDUNG – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan fatality rate (tingkat kematian) yang masih lebih tinggi dibandingkan angka global.
Terkait vaksinasi yang akan dilakukan, guna menekan angka penyebaran Covid-19, Jokowi menuturkan bahwa pihaknya direncanakan mendapatkan 20 sampai 30 juta vaksin pada akhir 2020 mendatang dalam bentuk barang jadi dan mendapatkan sekitar 290 juta vaksin hingga akhir 2021.
Tak hanya itu, Ia menyebut, dengan melibatkan konsorsium seperti lembaga biologi, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian, Indonesia juga tengah berupaya mengembangkan vaksin sendiri yang diberi nama vaksin Merah-Putih.
“Saya minta kepada para gubernur untuk pengendalian Covid-19 ini betul-betul menjadi fokus dan konsentrasi kita. Karena memang kita perlu memperkuat pertahanan kita agar sampai pada seluruh rakyat Indonesia untuk divaksin,” ujar Jokowi saat melakukan rapat terbatas bersama Kepala Daerah, di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (1/9/2020).
Jokowi menyebut, saat ini vaksin Merah-Putih dalam tahap pembuatan benih vaksin dan prosesnya sudah sekitar 30 sampai 40 persen. Dan direncanakan akan diuji klinis pada awal tahun depan, bahkan siap produksi pertengahan 2021.
Terkait program pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 di Indonesia, Jokowi meminta agar pemerintah daerah segera melakukan belanja barang dan modal, sehingga bisa meningkatkan konsumsi pemerintah.
Pada kuartal pertama 2020, kata dia, pertumbuhan ekonomi nasional masih tumbuh 2,97 persen. Namun pada kuartal dua mengalami kontraksi 5,32 persen.
“Untuk kuartal ke tiga (hingga) September, kalau kita masih berada masih posisi minus, artinya masuk resesi. Karena itu saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan bupati/walikota agar APBD kabupaten/kota, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos, betul-betul disegerakan, sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan bisa memulihkan ekonomi di daerah,” tegas Presiden.***
Editor: Muhammad Zein
