Pokir Dewan tidak Cair, Dewan Bandung Barat Sebut TAPD ke Luar Komitmen

Senin, 23 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Banggar DPRD Bandung Barat (KBB) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sempat memanas.

DARA | Rapat Banggar berlangsung di Hotel Kamboti-Bandung, Senin (23/10/2023).

Informasi yang dihimpun dara.co.id, anggota Banggar DPRD KBB menghujani TAPD KBB dengan berbagai pertanyaan seputar belum terealisasi program pembangunan yang merupakan usulan dewan atau disebut pokok pikiran (pokir).

Hal itupun sempat disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD KBB, Piter Juandys yang mengusulkan agar persoalan tersebut dibahas melalu Panitia Khusus (Pansus).

Senada dengan itu, Ketua Fraksi PDI-P KBB, Rahmat Mulyana menyoroti tajam tentang anggaran Pokir dewan tahun 2023 yang belum juga bisa dilaksanakan.TAPD KBB, enggan mencairkan dengan berbagai dalih.

Padahal tercantumnya usulan dewan tersebut sudah disepakati bersama TAPD, melalui Peraturan Daerah (Perda) yang sudah diketuk palu sebelumnya, pada Sidang Paripurna Dewan.

“Tidak sesuai dengan komitmen, padahal itu sudah dibahas di Banggar, disepakati oleh TAPD. Tapi giliran program itu mau dilaksanakan tidak bisa dicairkan dengan alasan muter-muter. Tidak ada anggaran lah, tidak inilah, itulah,” tutur Rahmat Mulyana atau lebih dikenal dengan nama panggilan Ramul, saat ditemui disela-sela Banggar di Hotel Kamboti-Bandung Senin (23/10/2023).

Karuan saja, para anggota dewan yang memiliki usulan program pembangunan tersebut kecewa berat. Karena aspirasi masyarakat yang disampaikan pada reses dewan, tidak terealisasi.

Anehnya sambung Ramul, program pembangunan yang digulirkan Bupati Bandung Barat saat itu, bisa berjalan.

Ia menegaskan, pokir yang diusulkan dewanpun merupakan program pembangunan demi kepentingan masyarakat juga.

Tiga kali reses dalam setahun, dewan menyerap aspirasi masyarakat kemudian dipilah yang menjadi skala prioritas.

Sebagai contoh, ia mengajukan bantuan ternak buat masyarakat. Hal itu sejalan dengan program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Jadi pokir yang kita usulkan inipun, hasil pemilahan kita mana yang prioritas, mana yang ditangguhkan dulu. Lha, sepeserpun tahun ini tidak dicairkan,” ujarnya.

Berbanding terbalik ada diantaranya ada anggota dewan disinyalir main belakang, programnya bisa berjalan karena dicairkan anggarannya.

Sebenarnya, Ramul sendiri mengaku bisa mencairkan anggaran Pokir itu apabila hanya memikirkan dirinya sendiri.

“Saya bisa saja waktu itu mencairkan. Tinggal telpon ke Pak Hengki (Bupati Bandung Barat saat itu), karena saya juga cukup dekat dengan beliau. Tapi tidak saya lakukan, karena saya ketua fraksi punya perasaan. Bagaimana dengan anggota fraksi lainnya,” tuturnya.

Tidak terealisasinya program pembangunan dewan tersebut, bukan contoh yang baik. Ramul menyebut, bukan tindakan seorang pemimpin yang berkarakter.

Ia menilai, TAPD bermain-main dengan komitmen yang dibangun bersama dewan.

“Ini lembaga besar, dewan ini lembaga besar. Bukan lembaga asal-asalan. Tidak boleh main-mainlah,” katanya.

Disinggung tentang adanya desakan bentuk Pansus 4 untuk membahas persoalan tersebut, Ramul menyatakan setuju-setuju saja.

“Kalau demi kebaikan dan perbaikan ke depannya, kenapa tidak. Semoga saja ini jadi bahan pembelajaran buat ke depannya,” katanya.

Editor: denkur | Keterangan gambar: Rahmat Mulyana

Berita Terkait

Resmi, Koperasi Desa Merah Putih Desa Banyusari Sudah Dilaunching
BPN Kabupaten Bandung Sambut Kunker Komisi II DPR RI, Iim Rohiman: Optimalkan Pelayanan untuk Tingkatkan PNBP
P4KBB Desak Pemkab Bandung Barat Bentuk Tim Apresial Pembebasan Lahan Fly Over Cimareme
Puluhan Akseptor Berhasil Jalani MOW Gratis, Hasil Kerja Sama RSIA GMP dan DP2KBP3A Bandung Barat
Resmi, Mohamad Rizal Setiadji Dilantik Jadi Ketua RW13 Dipatiukur
Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Diberikan, KDM: Jangan Bandel
Bupati Bandung Barat Berikan Reward pada Tiga Perangkat Daerah
Assessment Belasan Pejabat Eselon 2 Bandung Barat di Mapolda Jabar, Darda Abdullah: Kenapa Ada Penolakan?
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 12 Juli 2025 - 14:20 WIB

Resmi, Koperasi Desa Merah Putih Desa Banyusari Sudah Dilaunching

Jumat, 11 Juli 2025 - 20:53 WIB

BPN Kabupaten Bandung Sambut Kunker Komisi II DPR RI, Iim Rohiman: Optimalkan Pelayanan untuk Tingkatkan PNBP

Jumat, 11 Juli 2025 - 17:19 WIB

P4KBB Desak Pemkab Bandung Barat Bentuk Tim Apresial Pembebasan Lahan Fly Over Cimareme

Kamis, 10 Juli 2025 - 13:08 WIB

Puluhan Akseptor Berhasil Jalani MOW Gratis, Hasil Kerja Sama RSIA GMP dan DP2KBP3A Bandung Barat

Kamis, 10 Juli 2025 - 13:03 WIB

Resmi, Mohamad Rizal Setiadji Dilantik Jadi Ketua RW13 Dipatiukur

Berita Terbaru

BANDUNG UPDATE

Resmi, Koperasi Desa Merah Putih Desa Banyusari Sudah Dilaunching

Sabtu, 12 Jul 2025 - 14:20 WIB