Pj Bupati Cirebon Tegaskan Komitmennya Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan

Kamis, 10 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama (Foto: Istimewa)

Direktur Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama (Foto: Istimewa)

Kerja sama ini komitmen untuk memperbaiki pelayanan publik.

DARA | Penjabat Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang berlangsung di ruang rapat Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (10/10/2024).

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara Pemkab Cirebon dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Wahyu menekankan pentingnya sinergi ini untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

“Kerja sama ini merupakan komitmen kami untuk memperbaiki pelayanan publik, terutama melalui digitalisasi di sektor kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan digitalisasi adalah langkah strategis untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan pemerintah.

Lebih lanjut, Wahyu menyatakan bahwa fokus Pemkab Cirebon tidak hanya pada pelayanan, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Ia berharap, dengan kolaborasi yang solid, Cirebon dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah potensi korupsi.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah Pemkab Cirebon dalam memberantas korupsi.

“Kami mengapresiasi banyaknya upaya positif yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Bahtiar juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Cirebon berhasil meraih skor 67 dalam penilaian potensi korupsi, menunjukkan bahwa daerah ini berada di jalur yang benar, meski perlu tetap waspada.

“Inovasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sangat penting,” katanya.

Ia menekankan komunikasi efektif antara pemerintah dan publik akan membangun kepercayaan masyarakat. KPK mendorong Pemkab Cirebon untuk terus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang program serta kebijakan yang dijalankan.

“Dengan informasi yang memadai, masyarakat dapat memahami dan terlibat aktif dalam pengawasan,” ujarnya.***

Editor: denkur

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Sukabumi Mengucapkan Selamat Hari Pramuka 2025
Lumbung Gizi, Harapan Baru Perbaikan Gizi dan Ketahanan Pangan di Desa Wangunsari ‎
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Gabungan dengan Tim TAPD, Bahas Perubahan APBD 2025
Kadis KUKM Kabupaten Sukabumi Sebut UMKM Pilar Ekonomi Daerah
Cegah Korupsi Dana BOS, Dewan Pendidikan Garut Gelar Penyuluhan Hukum
Akhir 2025, Pengelolaan Sampah di Jabar Tinggalkan Sistem Open Dumping di TPA
Kepala Bappenda Jabar: Proyek BIUTR Kota Bandung Segera Masuk Tahap Lelang
Wabup Sukabumi Jelaskan Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

Berita Terkait

Kamis, 14 Agustus 2025 - 11:34 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Mengucapkan Selamat Hari Pramuka 2025

Kamis, 14 Agustus 2025 - 11:33 WIB

Lumbung Gizi, Harapan Baru Perbaikan Gizi dan Ketahanan Pangan di Desa Wangunsari ‎

Kamis, 14 Agustus 2025 - 10:52 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Gabungan dengan Tim TAPD, Bahas Perubahan APBD 2025

Rabu, 13 Agustus 2025 - 20:19 WIB

Cegah Korupsi Dana BOS, Dewan Pendidikan Garut Gelar Penyuluhan Hukum

Rabu, 13 Agustus 2025 - 18:20 WIB

Akhir 2025, Pengelolaan Sampah di Jabar Tinggalkan Sistem Open Dumping di TPA

Berita Terbaru