DARA | BANJARMASIN – Media massa berperan penting dan startegis untuk menjaga kualitas demokrasi terutama dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar tahun ini.
Jika media melaksanakan fungsinya secara benar, perilaku tidak etis seperti mahar dalam penjaringan kandidat dan kecurangan seperti vote buying (menyuap pemilik suara) dan vote rigging (manipulasi dalam penghitungan suara) bisa diketahui publik.
Karena itu, media massa punya fungsi krusial untuk membantu pemilih mengenal kandidat yang lebih memiliki integritas dan kapabilitas.
Hal ini mencuat dalam diskusi bertajuk “Media Berkualitas untuk Pilkada Damai” dalam rangkaian perayaan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (7/2/2020).
Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Widodo Muktiyo, dan para panelis, Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, anggota Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Eduard Depari, dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Kalimantan Selatan Fathurrachman.
Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh membuka Seminar HPN 2020 bertajuk “Media Berkualitas untuk PILKADA”.
Menurut Ketua Dewan Pers M Nuh media punya peran penting untuk menyejukkan situasi pilkada bila terlalu panas, dan menghangatkan situasi ketika proses pemilihan berjalan “adem ayem” tanpa dinamika.
Kata M Nuh, Pilkada terlalu panas itu tidak baik.
“Ibarat kita gerah, maka harus buka baju, kalau buka baju maka auratnya terlihat dan ibadahnya tidak sah,” kata dia.
Dalam proses pemilihan yang terlalu panas, pihak-pihak yang bersaing cenderung akan berusaha untuk saling membuka aib lawan-lawannya kepada publik. Namun sebaliknya, Pilkada yang adem ayem, juga tidak baik karena membuat pemilih kurang mengenal kualitas para calon.
Lantas Pilkada digelar seolah hanya untuk memenuhi syarat bahwa demokrasi sudah dilakukan.
Pada kondisi inu menurut M Nuh peran media dibutuhkan.
” Menjadi peghangat ketika terjadi kebekuan, dan menjadi penyejuk ketika situasi makin panas,” katanya.
Lain lagi dengan pendapat Dirjen IKP Widodo Muktiyo soal media masa kini. Dia mengatakan media massa sekarang inu berada dalam posisi dilematis, antara idealisme jurnalistik dan fungsi korporasi.
Dia mengakui pers pada awalnya dianggap sebagai institusi sosial, institusi idealisme, dan institusi perjuangan. Namun dalam perjalanan waktu, pers berkembang menjadi institusi korporasi dan institusi bisnis.
Pada posisi ini lanjut dia, tentu saja membutuhkan penanganan profesional dan SDM yang unggul.
“Pada saat inilah dilema itu terjadi, antara pragmatisme dan idealisme,” ujarnya.
Widodo meyakini dalam Pilkada serentak banyak kandidat melakukan pendekatan kepada berbagai organisasi wartawan, maupun terhadap media termasuk para wartawanya.
wartawan: Bima Satriyadi | editor: aldinar
