Terendalam masalah anggran dan SDM, setenga dari jumlah perpusdes KBB tidak aktif. Selam ini, perpusdes antara lain ditangani aparat desa. Tapi tetap belum optimal.
DARA | BANDUNG – Dari 165 desa yang telah memiliki perpustakaan desa (perpusdes) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, 50 persennya tidak aktif melakukan kegiatan. Penyebabnya, terkendala anggaran dan sumber daya manusia (SDM).
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) KBB, Rahadian Setiadi, mengatakan, keberadaan perpusdes merupakan amanat. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Desa dan Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa
“Dukungan dari pemerintah desa untuk pengembangan Perpusdes memang dibutuhkan. Apalagi, anggaran dari pemerintah daerah terbatas,” ujar Rahadian, di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Ngamprah, KBB, Senin (28/10).
Melalui aturan tersebut, lanjut Rahadian, dana desa bisa dialokasikan untuk pengembangan perpusdes dan taman baca masyarakat (TBM)). Sehingga, tidak ada alasan lagi pemerintah desa untuk tidak mengalokasikan dana desa.
“Selain minim dukungan anggaran, pengembangan perpusdes juga minim SDM. Sejauh ini, pengelolaan perpusdes ditangani aparat desa setempat dan delapan fasilitator. Namun tetap tidak optimal,” katanya.
Untuk mengatasi masalah SDM ini, dispusipda akan menyiapkan 165 pegawai tidak tetap untuk membina perpusdes yang ditempatkan di desa. “Saat ini, perpusdes di 165 desa hanya ditangani delapan fasilitator. Dengan adanya penambahan pegawai nanti, setiap desa akan memiliki seorang pembina perpusdes. Sehingga, diharapkan perpusdes bisa lebih berkembang,” ujarnya.***
Wartawan: Muhammad Zein | Editor: Ayi Kusmawan
