“Realisasinya sangat bagus untuk Kabupaten Bandung, namun untuk bansos provinsi, tahap pertama itu untuk KPM DTKS dan Non DTKS kan turun semua. Nah di tahap kedua ini, rata-rata hampir 50 persen menurun kuotanya bahkan ada yang sampai nol kuota untuk bansos provinsi ini,” jelas Atep Kusman.
DARA | BANDUNG – Ketua forum Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kabupaten Bandung, Atep Kusman menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam penanganan Covid-19 yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat itu sudah cukup baik.
Atep menjelaskan ada beberapa sumber anggaran dalam bansos yang disalurkan ke masyarakat, di antaranya APBD kabupaten, APBD provinsi, dan APBN melalui Kemensos. Untuk Bansos yang bersumber dari APBD kabupaten sudah lebih dulu disalurkan kepada masyarakat sebelum dari pusat dan provinsi turun.
“Realisasinya sangat bagus untuk Kabupaten Bandung, namun untuk bansos provinsi, tahap pertama itu untuk KPM DTKS dan Non DTKS kan turun semua. Nah di tahap kedua ini, rata-rata hampir 50 persen menurun kuotanya bahkan ada yang sampai nol kuota untuk bansos provinsi ini,” jelas Atep kepada dara.co.id, Sabtu (25/7/2020).
Untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos, karena itu penyalurannya melalui POS, dan langsung diterima oleh KPM, ia merasa itu sudah cukup bagus. Selain itu ada juga anggaran BLT Dana Desa yang kebijakannya ada di pemerintah daerah, dalam hal ini kepala desa.
“Ini sangat tepat sasaran karena melihat situasi dan kondisi sebelumnya, misalkan melihat warga yang belum tercover baik dari bansos kabupaten, provinsi, ataupun pusat. Sehingga intinya pemerintah desa mengambil keputusan bahwa warga yang sama sekali belum menerima bantuan di tanggulangi oleh dana desa sesuai dengan persentase yang ditentukan oleh DPMD Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Atep menyebutkan peran Puskesos dalam hal ini cukup besar, mereka selalu mendampingi mulai dari pendataan masyarakat yang disampaikan oleh ketua RW di masing-masing desa, sampai mendampingi penyaluran bansos tersebut, baik yang penyaluran dari APBD kabupaten, provinsi, ataupun pusat.
“Karena bantuan provinsi ini disalurkan oleh PT Pos dan barangnya dari bulog, kita hanya mendampingi saja dan pada tahap kedua ini banyak teman-teman Puskesos yang mengeluh karena bantuan provinsi tahap dua banyak yang sedikit mendapat kuotanya dengan dalih itu terclosing oleh sistem. Tapi kami pun disarankan untuk mengajukan kembali melalui aplikasi sapa warga,” papar Atep.
Atep mengaku sangat berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Sosial, yang telah peduli terhadap Puskesos karena ada kebijakan meski itu sedikit, setidaknya ada bantuan dan penghargaan bagi Puskesos.
“Yang kami senang, saat ada kunjungan menteri pun Puskesos Kabupaten Bandung dipandang baik, karena hanya di Kabupaten Bandung yang Puskesosnya terbentuk di setiap desa, apresiasi ini dikatakan oleh pak menteri bahwa Puskesos Kabupaten Bandung harus mendapatkan dukungan juga suport dari pemerintah pusat,” katanya.
Ia berharap tentu program pemerintah harus tepat guna, tepat manfaat, dan tepat sasaran data melalui Puskesos di bawah pemerintahan desa.
“Kamilah yang paling tahu soal data karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau tiba-tiba ada warga yang dapat bantuan melalui rekening bank yang ternyata warga tersebut itu termasuk keluarga mampu dan ia juga mendapat bantuan dari sumber lain sementara penyalurannya tanpa ada koordinasi dengan kami, itu jelas akan menjadi malapetaka bagi kami, karena setiap KK harus menerima satu sumber bantuan,” ungkapnya.
Kurangnya koordinasi dengan Puskesos itulah, lanjut Atep, akan terjadi double data. “Misalkan kita ambil nama A sudah dapat BST lewat bank, padahal kami sudah alokasikan pengajuanya lewat dana desa, nah itu bisa jadi temuan BPK. Karena itu, semua data dan penyaluran bansos itu harus betul-betul terkoordinasikan dengan baik,” pungkasnya.***
Editor: Muhammad Zein
