Penerbitan Obligasi Daerah di AS Mampu Himpun Rp53.600 Triliun Dana Masyarakat

Sabtu, 14 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Humas Jabar

Foto: Humas Jabar

Pembangunan ekonomi sangat bergantung kepada pembangunan infrastruktur. Diharapkan, pemerintah segera menerbitkan obligasi daerah untuk mengakselerasi pembangunan tersebut.

 

 

DARA | BANDUNG – Penerbitan obligasi daerah di Amerika Serikat mampu menghimpun dana masyarakat hingga Rp53.600 triliun. Itu, karena membangun infra strukturnya dari dana masyarakat.

“Jadi bangun infrastrukturnya dari dana masyarakat. Kalau hanya menunggu APBD, APBN, bisa 50 tahun baru terbangun,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Barat, Tatan Pria Sudjana, di Bandung, tempo hari, dilansir jabar.go.id.

Karena itu, lanjut dia, Kadin Jawa Barat, mendorong penerbitan obligasi daerah terutama di Provinsi Jawa Barat. Obligasi tersebut untuk mengakselerasi pembangunan demi terwujudnya kemandirian bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Tatan Pria menyebutkan, pembangunan ekonomi sangat bergantung dengan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah segera menerbitkan obligasi daerah untuk mengakselerasi pembangunan khususnya di bidang infrastruktur.

“Infrastruktur sangat penting untuk menambah daya saing dan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu membangun nilai-nilai kompetisi,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut dia, dengan penduduk yang besar, tidak kesulitan untuk menghimpun dana segar yang signifikan. Ia mencontohkan sejumlah negara yang berhasil menerbitkan obligasi daerah seperti Korea Selatan dan Jepang.

“Masyarakat kita memberikan potensi yang besar jika pemerintah. Jadi merilis obligasi daerah,” katanya

Sebelumnya, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, menargetkan penerbitan obligasi daerah bisa dilakukan secepatnya. Bahkan, tahun ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan asistensi terhadap pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi.***

Editor: Ayi Kusmawan

Berita Terkait

Miliki Satu Juta Rute, Pos Indonesia Jadi Backbone Industri Kurir Nasional
Ekonomi Asia Tenggara di Tengah Disrupsi Global: Indonesia Harus Menjadi Pelopor, Bukan Pengikut
Rektor Paramadina Prof. Didik J. Rachbini: Krisis Multi-Dimensi Peluang Emas bagi Indonesia di Tengah Dinamika Geo-Politik Global
Layanan PosIND: 142 Ribu Pensiunan Baru Bisa Ambil Dana Pensiun TASPEN di Kantorpos
Pos Indonesia Komitmen Dukung Logistik Koperasi Desa Merah Putih
Pos Indonesia dan BPKH Jalin Kerja Sama, Perkuat Layanan Haji dengan Sistem Logistik Terintegrasi
PT Kaffah Sentral Indonesia Lahirkan Inovasi Tepung Praktis untuk Kue dan Roti Berkualitas Premium
Pos Indonesia Dukung Program Nasional Koperasi Merah Putih

Berita Terkait

Rabu, 6 Agustus 2025 - 09:13 WIB

Miliki Satu Juta Rute, Pos Indonesia Jadi Backbone Industri Kurir Nasional

Jumat, 18 Juli 2025 - 11:22 WIB

Ekonomi Asia Tenggara di Tengah Disrupsi Global: Indonesia Harus Menjadi Pelopor, Bukan Pengikut

Senin, 7 Juli 2025 - 10:50 WIB

Rektor Paramadina Prof. Didik J. Rachbini: Krisis Multi-Dimensi Peluang Emas bagi Indonesia di Tengah Dinamika Geo-Politik Global

Kamis, 3 Juli 2025 - 14:52 WIB

Layanan PosIND: 142 Ribu Pensiunan Baru Bisa Ambil Dana Pensiun TASPEN di Kantorpos

Rabu, 2 Juli 2025 - 11:12 WIB

Pos Indonesia Komitmen Dukung Logistik Koperasi Desa Merah Putih

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Penyesuaian APBD 2025

Kamis, 14 Agu 2025 - 18:11 WIB