Penanganan Corona dari Sisi Ekonomi Rakyat, Ini Kata Dadang Supriatna

Rabu, 25 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Virus corona sudah jadi wabah Nasional yang butuh penanganan serius dan terpadu. Crisis global dengan penerapan social distancing secara tidak langsung akan mempengaruhi ruang gerak masyarakat ketika akan beraktivitas.


DARA | BANDUNG – Solusi penanganan masalah tersebut, kata Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, H. M. Dadang Supriatna, harus dibuat kebijakan dari pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.

Dadang meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo yang selama ini sudah mengeluarkan keputusan untuk kepentingan masyarakat Indonesia agar bisa lebih mengedepankan masalah perekonomian masyarakat.

Dengan akan diberlakukannya Lockdown sebagai bentuk antisipasi pencegahan menyebarnya virus corona, kebutuhan pokok masyarakat harus bisa dijadikan prioritas selama berdiam diri di rumah.

“Karena ada kemungkinan mereka selama berdiam diri di rumah tidak memiliki kebutuhan pokok untuk makan dan minum,” katanya di Bojongsoang, Rabu (25/3/2020).

Kebijakan lain yang diharapkan Dadang, ada keputusan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan APBN Pusat, APBD Provinsi, APBD Kota/Kabupaten, dan APBDes untuk turut mengeluarkan anggaran untuk kepentingan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Dengan adanya anggaran khusus bagi masyarakat, dia yakin, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi secara maksimal, sehingga tidak perlu lagi harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah masyarakat kecil atau pedagang kecil.

Dadang mengakui, presiden sudah mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan besaran per Kepala Keluarga, Karyawan PHK, dan pra Kerja, sebesar Rp200 ribu. Jumlah itu jelas sangat minim untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Untuk itu kami meminta kepada Bapak Presiden, agar mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan APBN, APBD, dan APBDes, untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya,” ujarnya.

Adanya pemenuhan kebutuhan maksimal bagi masyarakat, Dadang optimis, bika diberlakukan lockdown nanti, masyarakat akan patuh dengan peraturan tersebut dan tidak akan berkeliaran keluar rumah, karena kebutuhannya sudah tercukupi.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Bupati Jeje Ritchie Ismail Menang Penalti vs Ketua PWI Bandung Barat
Resmi, Koperasi Desa Merah Putih Desa Banyusari Sudah Dilaunching
BPN Kabupaten Bandung Sambut Kunker Komisi II DPR RI, Iim Rohiman: Optimalkan Pelayanan untuk Tingkatkan PNBP
P4KBB Desak Pemkab Bandung Barat Bentuk Tim Apresial Pembebasan Lahan Fly Over Cimareme
Puluhan Akseptor Berhasil Jalani MOW Gratis, Hasil Kerja Sama RSIA GMP dan DP2KBP3A Bandung Barat
Resmi, Mohamad Rizal Setiadji Dilantik Jadi Ketua RW13 Dipatiukur
Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Diberikan, KDM: Jangan Bandel
Bupati Bandung Barat Berikan Reward pada Tiga Perangkat Daerah

Berita Terkait

Sabtu, 12 Juli 2025 - 15:41 WIB

Bupati Jeje Ritchie Ismail Menang Penalti vs Ketua PWI Bandung Barat

Sabtu, 12 Juli 2025 - 14:20 WIB

Resmi, Koperasi Desa Merah Putih Desa Banyusari Sudah Dilaunching

Jumat, 11 Juli 2025 - 20:53 WIB

BPN Kabupaten Bandung Sambut Kunker Komisi II DPR RI, Iim Rohiman: Optimalkan Pelayanan untuk Tingkatkan PNBP

Jumat, 11 Juli 2025 - 17:19 WIB

P4KBB Desak Pemkab Bandung Barat Bentuk Tim Apresial Pembebasan Lahan Fly Over Cimareme

Kamis, 10 Juli 2025 - 13:08 WIB

Puluhan Akseptor Berhasil Jalani MOW Gratis, Hasil Kerja Sama RSIA GMP dan DP2KBP3A Bandung Barat

Berita Terbaru

BANDUNG UPDATE

Bupati Jeje Ritchie Ismail Menang Penalti vs Ketua PWI Bandung Barat

Sabtu, 12 Jul 2025 - 15:41 WIB

BANDUNG UPDATE

Resmi, Koperasi Desa Merah Putih Desa Banyusari Sudah Dilaunching

Sabtu, 12 Jul 2025 - 14:20 WIB