Pemkot Bogor Berencana Impor Pejabat Eselon 2

Selasa, 29 Oktober 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ILUSTRASI. Foto: titiknol.co.id

ILUSTRASI. Foto: titiknol.co.id

Wow, Pemkot Bogor berencana dua pejabat eselon 2 bisa? Ada apa dengan para pejabat pemkot ini? Ada dua imbas  jika impor pejabat sampai terlaksana.

 

 

DARA | BOGOR – Pemkot Bogor, Jawa Barat, berencana mengimpor pejabat eselon 2 untuk menduduki kursi jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kabag Hukum kota ini dari luar daerah.

Menurut pengamat politik dan kebijakan publik, Yus Fitriadi, langkah tersebut merupakan indikasi ketidakpercayaan kepala daerah terhadap ASN pemkot setempat. Ia melihat ada tiga kemungkinan dalam rencana ini.

Pertama, lanuut dia, relasi emosional, kawan atau lainnya. Kemungkinan kedua, tidak ada ASN di Pemkot Bogor yang dipercaya oleh wali kota, entah karena kinerja, etika atau perilaku.

Kemungkinan ketiga, masih kata Yus, terdapat orientasi politik dari kepala daerah terkait langkah memilih ASN dari luar daerah. Selain itu, opsi mendatangkan pegawai dari luar, sama saja mengkhianati SDM lokal.

“Saya bingung, masa iya tidak ada SDM lokal yang mumpuni dan mampu menjembatani orientasi politik wali kota,” ujar Yus, kepada dara.co.id, Selasa (29/09/2019).

Menurut Yus, kepala daerah memiliki keberpihakan yang konkret terhadap masyarakat lokal. Meskipun memilih ASN dari luar daerah tidak melanggar aturan, ia menilai ada etika yang kemudian disebut kebijakan lokal.

“Nah kalau kemudian kondisi begitu nanti yang lain juga bisa begitu,” kata dia.

Ia menjelaskan, terdapat dua imbas akibat langkah wali kota tersebut. Pertama, akan ada masalah psikologis dan bisa membuat ASN lokal tidak percaya kepada pimpinan.

Imbas kedua, bisa saja pejabat yang diimpor dari luar daerah di-bully ASN Kota Bogor. Impor ASN, menurut dia juga, seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, yang tidak dimiliki oleh daerah.

“Misalnya,  pemerintah mendatangkan ahli teknologi nuklir dan lingkungan hidup. Jangan sampai ada persepsi publik yang menyebut wali kota tak percaya dengan bawahannya,” ujarnya.***

Wartawan: Edwin Suwandana | Editor: Ayi Kusmawan

Berita Terkait

KPU Tetapkan Asjap-Andreas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
Suhud Jaya Kusumah: Gas LPG Sudah Kembali Normal
Update Tabrakan Beruntun di Gerbang Tol Ciawi, 8 Orang Meninggal, Bey Jenguk Korban Selamat
Raker Nasional YPAC Bahas Strategi Inovasi untuk Masa Depan Anak Disabilitas
Tabrakan Beruntun di Gerbang Tol Ciawi, Enam Orang Meninggal Dunia
Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Terbanyak Mengumpulkan Zakat
Cek Disini, Data Terbaru PVMBG: Waspadai Pergerakan Tanah di 19 Daerah di Jawa Barat
Kejar Predikat Kota Sehat, Pemkot Sukabumi Sosialisasikan Aplikasi SiPantas
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 18:44 WIB

KPU Tetapkan Asjap-Andreas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

Kamis, 6 Februari 2025 - 18:28 WIB

Suhud Jaya Kusumah: Gas LPG Sudah Kembali Normal

Rabu, 5 Februari 2025 - 16:19 WIB

Update Tabrakan Beruntun di Gerbang Tol Ciawi, 8 Orang Meninggal, Bey Jenguk Korban Selamat

Rabu, 5 Februari 2025 - 14:29 WIB

Raker Nasional YPAC Bahas Strategi Inovasi untuk Masa Depan Anak Disabilitas

Rabu, 5 Februari 2025 - 09:05 WIB

Tabrakan Beruntun di Gerbang Tol Ciawi, Enam Orang Meninggal Dunia

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

Suhud Jaya Kusumah: Gas LPG Sudah Kembali Normal

Kamis, 6 Feb 2025 - 18:28 WIB